PBB: Satu Miliar Anak Masih Menderita
VIVAnews - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Hak-hak Anak (UNICEF), mendesak warga dunia untuk membantu satu miliar anak di muka bumi, yang belum kecukupan pangan dan menikmati hidup layak. Mereka masih kekurangan makanan, tempat tinggal, air bersih, atau pelayanan kesehatan. Selain itu, ratusan juta anak berisiko mengalami tindak kekerasan.
Pada malam menjelang peringatan 20 tahun konvensi hak anak yang jatuh hari ini, 20 November 2009, UNICEF merilis laporan mengenai tantangan yang dihadapi dan pencapaian sejak Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Hak-Hak Anak pada 1989.
Direktur eksekutif UNICEF, Ann Veneman, mengatakan bahwa penurunan tajam jumlah kematian anak merupakan pencapaian luar biasa. Dia juga mengungkapkan bahwa kini jumlah anak yang bersekolah di sekolah dasar semakin meningkat.
Namum masih banyak yang perlu dilakukan. Veneman mengatakan, lebih dari 24.000 anak di bawah usia 5 tahun meninggal tiap hari akibat penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dihindari, seperti radang paru-paru, malaria, campak, dan kekurangan gizi.
Hampir 200 juta anak mengalami kurang gizi kronis, lebih dari 140 juta anak dipaksa untuk bekerja, dan jutaan anak lelaki dan perempuan di berbagai umur mengalami kekerasan seksual.
"Saat dekade pertama abad 21 mulai dekat, konvensi adalah momen yang sangat penting," kata Veneman dalam konferensi pers peluncuran laporan UNICEF di New York, Amerika Serikat, Kamis 19 November 2009. "
Tantangan dalam 20 tahun ke depan adalah melanjutkan kemajuan yang telah dicapai, bekerja sama untuk merangkul anak-anak yang belum memperoleh hak-hak mereka untuk bertahan hidup, membangun diri, mendapat perlindungan," lanjut Veneman.
Lebih dari 70 negara menggunakan konvensi tersebut untuk dijadikan badan hukum bagi hak-hak anak dalam hukum nasional mereka. Hanya dua negara, AS dan Somalia, yang belum meratifikasi konvensi tersebut. (AP)
Kata Anies Ditanya Bakal Maju Pilgub Jakarta atau Gabung Pemerintahan Prabowo
Anies Baswedan mengklaim belum kepikiran soal sikap politiknya ke depan pasca-kalah pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
