Dua Pembunuh Pengacara Muslim di Myanmar Dihukum Mati

Demokrasi juga kehilangan dirinya. Berdasarkan konstitusi yang ingin diubah Ko Ni, militer secara otomatis mendapatkan 25% kursi di majelis tinggi dan majelis rendah parlemen.

Perubahan apa pun terhadap konstitusi memerlukan persetujuan lebih dari tiga perempat anggota parleman, jadi militer memiliki hak veto.

Mereka juga menguasai tiga kementerian keamanan di bawah pengaturan saat ini.

Konstitusi 2008 juga melarang Aung San Suu Kyi menjadi presiden Myanmar karena disebutkan tidak seorang pun yang memiliki anak berkewarganegaraan asing diizinkan menjabat.

Militer berpengaruh

Suu Kyi tidak bisa menjabat karena dia memiliki dua anak laki-laki dari almarhum suaminya yang berkewarganegaraan Inggris.

Ko Ni adalah orang yang menciptakan peran penasihat negara - di atas presiden - yang sekarang memungkinkan Suu Kyi memimpin pemerintahan sipil. Tindakan ini membuat marah para jenderal.