Inggris Tawarkan Visa bagi Warga Hong Kong jika UU Kamnas Disahkan

Inggris akan mengubah kebijakan imigrasi dan menawarkan jutaan warga Hong Kong sebuah jalan mendapatkan kewarganegaraan jika China tetap memberlakukan regulasi keamanan baru, kata Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson.

Dia memperingatkan Beijing bahwa jika undang-undang keamanan baru diterapkan di Hong Kong, maka Inggris tidak mempunyai pilihan lain kecuali menawarkan jalan untuk menjadi warga negara Inggris.

Dalam tulisannya yang diterbitkan di Times, Johnson mengatakan Inggris "tidak memiliki pilihan" selain tetap menjalin hubungan dengan teritori tersebut.

Namun, China meminta Inggris untuk segera menghentikan campur tangan dalam urusan Hong Kong.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian, mengatakan London harus melupakan hal yang disebut sebagai mentalitas kolonial, dan menghormati fakta bahwa Hong Kong sudah dikembalikan ke China.

• RUU Keamanan Nasional China: Mengapa beleid itu mencemaskan banyak orang di Hong Kong?
• `Lonceng kematian bagi kebebasan Hong Kong` - AS dan sekutunya kecam penerapan UU keamanan China di Hong Kong
• Polisi Hong Kong tangkap ratusan orang dan tembakkan merica ke pendemo RUU lagu kebangsaan China

China menghadapi banyak kecaman atas regulasi yang disetujui parlemen China pekan lalu.

Banyak orang di Hong Kong takut hal itu dapat mengakhiri kebebasan unik mereka, yang tidak dimiliki oleh warga China lainnya.

Inggris telah berdiskusi dengan sekutunya, termasuk AS dan Australia, terkait apa yang harus dilakukan jika China memberlakukan undang-undang baru - yang akan memidanakan semua orang yang merongrong kewenangan Beijing - dan orang-orang mulai melarikan diri dari Hong Kong.

Dalam tulisannya di Times pada hari Rabu (03/06), Johnson mengkonfirmasi bahwa jika China mengesahkan undang-undang, orang-orang di Hong Kong pemegang paspor Luar Negeri Nasional Inggris (BNO) akan diizinkan untuk datang dan tinggal ke Inggris selama 12 bulan tanpa visa.

Saat ini mereka hanya diizinkan tinggal selama enam bulan.

Sekitar 350.000 orang di Hong Kong saat ini sudah memiliki paspor BNO, tetapi 2,6 juta lainnya dianggap memenuhi syarat.

Pemegang paspor BNO juga diberi hak imigrasi lain, seperti hak untuk bekerja.

Ini "dapat menempatkan mereka pada sebuah jalan untuk mendapatkan kewarganegaraan", ujar Johnson.

`Inggris tidak akan pergi`

Boris Johnson menambahkan perubahan kebijakan imigrasi "akan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sistem visa kami dalam sejarah Inggris".

"Jika terbukti perlu, pemerintah Inggris akan mengambil langkah ini dan menerapkan dengan sukarela.

"Banyak orang di Hong Kong takut akan cara hidup mereka yang sedang dalam ancaman.

"Jika Cina berhasil membenarkan ketakutan mereka, maka Inggris tidak dapat tinggal diam dan pergi; sebaliknya kita akan mengemban kewajiban kami dan memberikan alternatif."

Gubernur Inggris terakhir Hong Kong, Lord Patten, mengatakan tawaran dukungan dari pemerintah Inggris "secara moral dan politik benar".

Dia menuduh Partai Komunis China yang berkuasa menggunakan taktik "perundungan", seraya menambahkan: "Cepat atau lambat Anda harus melawan para perundung, kalau tida Anda akan kena batunya."

Ditanya apakah Inggris memasuki Perang Dingin baru dengan China, Lord Patten mengatakan kepada BBC: "Saya pikir kita sedang memasuki periode realisme dengan China ...

"Ini bukan kita melawan China, itu adalah cara di mana rezim Komunis China tidak tahan terhadap kita, dan mereka telah menindak Hong Kong karena itu mewakili semua hal yang tidak disukai [Presiden] Xi Jinping."

Hong Kong adalah bekas jajahan Inggris, namun teritori itu dikembalikan ke China pada tahun 1997.

Sebagai bagian dari perjanjian yang ditandatangani pada saat itu, warga di teritori itu menikmati beberapa kebebasan yang tidak terlihat di daratan China - dan ini ditetapkan dalam konstitusi mini yang disebut Undang-Undang Dasar.

Paspor BNO diberikan kepada semua warga negara Hong Kong yang lahir sebelum pengembalian teritori itu kepada China pada tahun 1997.

Mereka mendapat perlindungan dari Kementerian Luar Negeri Inggris, namun hingga saat ini mereka tidak diberi hak untuk menetap atau bekerja di Inggris.

Pada hari Selasa (02/06), Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan Inggris sedang dalam pembicaraan dengan negara-negara dalam aliansi Five Eyes tentang bagaimana menangani potensi "eksodus" orang-orang dari daerah tersebut.

Dia mendesak China untuk mempertimbangkan kembali rencananya yang menurutnya, akan mengancam otonomi dan kemakmuran Hong Kong.

Anggota parlemen senior dari Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru mendesak PBB menunjuk utusan khusus ke Hong Kong untuk memantau bagaimana undang-undang baru itu memengaruhi hak asasi manusia.

Awal pekan ini, tujuh mantan menteri luar negeri Inggris mendesak Johnson membentuk aliansi global untuk mengoordinasikan respons atas regulasi itu.