Gelombang Parah Kekerasan Seks, Perempuan Nigeria Bergerak #WeAreTired

Hukum di Nigeria baru-baru ini telah memperluas cakupan sehingga pelanggaran seksual dapat dihukum, sehingga lebih mudah untuk mengadili tersangka.

"Sebelumnya, bagian dari Konstitusi Nigeria yang mengatur tentang pemerkosaan termaktub dalam KUHP yang artinya kasus harus diadili dalam waktu dua bulan atau mereka [tidak memenuhi syarat untuk didengar di pengadilan], tapi itu tidak lagi terjadi, " Stephanie Ekpebulu, dari koalisi pengacara yang melakukan pekerjaan pro bono dengan korban perkosaan, kepada BBC.

Namun, banyak negara bagian di seluruh Nigeria belum menerapkan hukum baru.

"Sebagian besar negara bagian di Nigeria Utara menerapkan hukum syariah yang memiliki pendekatan berbeda dalam pelaksanaan UU Antikekerasan [salah satu hukum baru]," kata pengacara Okani Emmanuel.

"Di sebelah utara itu masalah agama, di selatan lebih ke hambatan budaya terkait status janda yang bertentangan dengan hukum," katanya.

Njemanze menyarankan siapa saja yang telah diperkosa untuk mencoba mengumpulkan dan menyimpan bukti, seperti pakaian, yang dapat digunakan di pengadilan.

"Sering kali rumah sakit ingin melihat laporan polisi sebelum mengobati dan itu sangat tidak adil karena itu adalah terikat waktu kejahatan," katanya. "Hal pertama adalah untuk menyimpan semua bukti dan mengobati untuk infeksi menular seksual. "

Kejaksaan juga dituduh menghapus kemungkinan korban mendapatkan keadilan di meja hijau.

"Sering kali polisi membawa korban ke rumah sakit swasta di mana mereka harus membayar tagihan dan polisi mengharapkan korban yang masih trauma untuk membayarnya. Dalam kasus ekstrem, para tersangka diminta untuk membayar tagihan.

"Bagaimana sistem seperti menjamin keadilan? " tanya Emmanuel.