Darurat Nasional Jamin Kekuasaan PM Muhyiddin di Malaysia

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri ketidakpastian politik di Kuala Lumpur. Sejak memerintah tanpa lewat pemilu Maret 2020 lalu, Muhyiddin yang didukung mayoritas tipis di parlemen banyak menghadapi gejolak di tubuh koalisi Perikatan Nasional bentukannya sendiri.

Perikatan Nasional merupakan gabungan partai-partai Melayu bercorak Islam di Malaysia.

Kisruh meluas ketika sejumlah petinggi UMNO menuntut pemilihan umum, dan ingin bercerai dari koalisi Muhyiddin. Adapun tokoh oposisi, Anwar Ibrahim, mengklaim dirinya memiliki cukup suara mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

Nasib perdana menteri berubah sepenuhnya ketika dia berhasil mengamankan dukungan mayoritas anggota parlemen untuk meloloskan rancangan anggaran negara 2021, pada pertengahan Desember lalu. Keberhasilan itu dinilai sebagai dukungan politik atas kekuasaan Muhyiddin.

Oktober silam, Muhyiddin sempat melobi kerajaan agar memberlakukan status darurat akibat wabah corona. Namun permintaan itu ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong, Raja Abdullah. Saat itu tokoh oposisi menuduh perdana menteri hanya ingin melindungi kekuasaannya lewat status darurat nasional.

Meski bersistem monarki konstitusional, di mana kerajaan hanya mengemban tugas simbolik, konstitusi Malaysia memberikan kuasa kepada raja buat mendeklarasikan darurat nasional, jika dirasa perlu untuk melindungi negara.

Wabah corona adalah kali keempat pemerintah Malaysia memberlakukan status darurat secara nasional. Tiga deklarasi sebelumnya dipicu pemberontakan komunis, konfrontasi dengan Indonesia dan bentrokan antaretnis pada 1969 yang dikenal sebagai Kerusuhan 13 Mei.