Raja Bahrain Perintahkan Menteri Pendidikan Hapus Pelajaran soal Israel
VIVA Dunia – Institusi pendidikan Bahrain telah diperintahkan oleh Raja Salman Al Khalifa untuk menerapkan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai nasional Bahrain yang dirancang untuk melindungi agama dan pilar utamanya.
Pengumuman itu datang pada hari Selasa, 9 Mei 2023, menyusul isu yang diangkat oleh para kritikus mengenai masuknya Israel dan perubahan pada peta wilayah Israel-Palestina yang diperebutkan.
"Yang Mulia Raja Salman memerintahkan Menteri Pendidikan untuk memastikan kurikulum pendidikan mengikuti ajaran Islam, sejalan dengan Piagam Aksi Nasional dan Konstitusi."
VIVA Militer: Gelombang demonstrasi di Israel
- timesofisrael.com
"Yang Mulia menegaskan kembali bahwa agama Islam tidak dapat diganggu gugat dan harus dihormati dan dilindungi dengan segala cara," tambahnya, dikutip dari Middle East Monitor, Senin, 15 Mei
Sekolah Bahrain diperintahkan oleh Raja Salman untuk menghapus pelajaran yang mengajarkan tentang Israel, dan menormalisasikan hubungan kerjasama antara Israel dan negara teluk.
Amandemen yang dibuat untuk mata pelajaran di sekolah dasar termasuk pelajaran tentang normalisasi hubungan antara Negara Teluk dan Israel dan penghapusan pelajaran tentang orang Yahudi, harus dihapus.
Perubahan tersebut memprovokasi para pengkhotbah dan cendekiawan, dan mengeluarkan pernyataan yang meminta Kementerian Pendidikan untuk mempertimbangkan kembali amandemen tersebut.
Sebagai informasi, Bahrain dan Israel menandatangani normalisasi kesepakatan Abraham Accords yang ditengahi AS di Washington pada September 2020 dan, sejak itu, mereka telah bertukar diplomat dan menandatangani perjanjian dalam keamanan dan perdagangan.
Namun, normalisasi Manama dengan Israel mendapat penolakan dari warga Bahrain yang secara rutin mengadakan aksi unjuk rasa untuk menentang keputusan itu pada tahun 2020.
9 Negara Ini Tolak Palestina Jadi Anggota PBB, Salah Satunya Tetangga RI
Majelis Umum PBB memberikan mayoritas suaranya untuk mendukung resolusi yang menyerukan Palestina untuk menjadi anggota PBB. Ada 9 negara yang menolak resolusi tersebut
