AS Akan Stop Gelontorkan Uang ke UNRWA, Rakyat Palestina Makin Tersiksa
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Washington – Dua sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan pada Selasa, 19 Maret 2024, bahwa para pemimpin Kongres AS dan Gedung Putih mencapai kesepakatan final mengenai bantuan untuk warga Palestina.
Kesepakatan itu meyakinkan AS bahwa pihaknya akan terus melarang pendanaan negara untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) hingga tahun 2025.
VIVA Militer: Pengungsi Gaza di markas UNRWA
- aljazeera.com
Sumber tersebut mengatakan bahwa perjanjian itu akan membuat pendanaan UNRWA ditangguhkan selama satu tahun dan rincian upaya alternatif untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza akan dibahas setelah undang-undang tersebut dipublikasikan.
Sebelumnya, AS melancarkan penyelidikan terhadap staf UNRWA menyusul tuduhan laporan, yang dibuat oleh Israel bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober.
Washington, donor terbesar UNRWA diketahui menyediakan US$300 juta atauRp4,7 triliun hingga US$400 juta atau Rp6,3 triliun per tahun dan kembali memberikan pendanaan dengan syarat peninjauan kembali hasil penyelidikan.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan penangguhan sementara dana tersebut pada bulan Januari, dan Senat AS pada bulan Februari mengeluarkan undang-undang yang memotong pendanaan untuk badan PBB tersebut sebagai bagian dari rancangan undang-undang senilai US$95 miliar (Rp1,4 kuadriliun), yang memberikan bantuan kepada Ukraina, Israel, dan Taiwan.
UNRWA adalah lembaga kemanusiaan utama di Gaza. Dana ini memberikan dukungan dasar termasuk makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada warga Palestina yang mengungsi selama Nakba dan keturunan mereka. Badan ini juga beroperasi di Tepi Barat, Suriah, Lebanon, dan Yordania.
Keputusan Washington untuk memperpanjang penangguhan pendanaan UNRWA terjadi ketika kelaparan di Jalur Gaza semakin dekat.
“Kelaparan akan segera terjadi di Jalur Gaza utara, dan diperkirakan akan terjadi antara sekarang hingga Mei,” kata Komisaris Jenderal UNRWA Phillippe Lezzarini dalam sebuah postingan di media sosial.
"Dua juta orang, seluruh penduduk Gaza, menghadapi tingkat krisis sebesar kerawanan pangan atau lebih buruk lagi," tambahnya, dikutip dari The Cradle, Jumat, 22 Maret 2024.
Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) Philippe Lazzarini (Doc: Anadolu Ajansi)
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Lezzarini menambahkan dalam postingannya bahwa setengah dari penduduk Gaza telah kehabisan persediaan makanan dan kapasitas untuk bertahan hidup. Dia juga menambahkan bahwa warga Palestina berjuang melawan bencana kelaparan (IPC Fase 5).
"Ini adalah jumlah orang tertinggi yang pernah tercatat menghadapi bencana kelaparan menurut sistem IPC dan dua kali lipat dibandingkan tiga bulan lalu,” tegasnya.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan bahwa kelaparan yang dihadapi Gaza adalah akibat ulah manusia dan sepenuhnya dapat dicegah.
“Situasi kelaparan adalah akibat dari pembatasan ekstensif Israel terhadap masuk dan distribusi bantuan kemanusiaan dan barang-barang komersial, pengungsian sebagian besar penduduk, serta penghancuran infrastruktur sipil yang penting,” ujar Turk.
Pada 17 Maret lalu, Oxfam merilis laporan tentang bagaimana Israel dengan sengaja memperburuk bencana kemanusiaan di Gaza, termasuk melarang masuknya truk bantuan ke wilayah kantong yang terkepung selama berbulan-bulan.
