Sumber :
- Reuters/Beawiharta
VIVAnews
- Para Menteri Luar Negeri negara-negara Asia Tenggara menekankan kebutuhan untuk mempercepat penyusunan tata kelakuan baik (COC) di Laut China Selatan setelah kawasan itu memanas usai konflik antara Vietnam dan Tiongkok. Kapal Tiongkok telah menabrak dan menembakkan meriam ke kapal asal Vietnam.
Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa melihat situasi yang berlangsung di lapangan tidak sejalan dengan proses negosiasi tata kelakuan baik (COC). Dokumen tersebut bersifat mengikat dan nantinya akan mengatur bagaimana negara-negara yang mengklaim di area tersebut seharusnya bersikap.
"Di jalur diplomatik (antara ASEAN dan Tiongkok), situasinya saat ini cukup menggembirakan. Tetapi di lapangan atau di laut, situasinya benar-benar tidak sejalan dengan jalur diplomatik, sehingga kami harus memastikan kenyataan di lapangan sejalan dengan upaya diplomatik," kata Marty.
Negara-negara ASEAN, lanjut Marty harus bekerja lebih sungguh-sungguh dan mendesak agar secepatnya memiliki COC.
Dia menambahkan pernyataan para Menlu ASEAN yang digagas pada Sabtu kemarin tidak dimaksudkan untuk menentang Tiongkok. Tetapi, lebih menekankan bahwa kedua pihak merupakan mitra untuk pembangunan dan perdamaian.
"ASEAN bersama-sama mengekspresikan pandangan bersama demi perdamaian yang saya yakin ide ini juga didukung oleh Tiongkok," kata Marty.
Konflik Laut China Selatan, ungkap Marty, akan terus menjadi ujian bagi integrasi ASEAN. "Kami akan terus bersatu untuk mengejar solusi diplomatik," kata dia.
Sementara Presiden Filipina, Benigno Aquino, menyerukan kepada para pemimpin anggota ASEAN untuk menghadapi ancaman yang ditunjukkan oleh Tiongkok. Sebab, mereka kini kian berani dan tegas menyatakan klaimnya, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi keamanan regional.
Tidak tanggung-tanggung, Aquino mengatakan telah melayangkan tuntutan hukum ke pengadilan di PBB pada Maret lalu yang menantang klaim Tiongkok terhadap sebagian besar wilayah di Laut China Selatan.
"Kami berharap dapat menekankan, menegakkan dan mengikuti aturan hukum dalam memecahkan isu teritorial ini sehingga hak semua negara yang terlibat diakui dan dihormati," ujar Aquino dan dikutip stasiun berita Channel News Asia.
Dia melanjutkan langkah tersebut merupakan cerminan dari kepercayaan bahwa isu itu dapat mempengaruhi semua negara di kawasan.
"Masalah tersebut juga tidak dapat diselesaikan secara efektif hanya dengan melalui sebuah dialog di antara kedua negara yang bersengketa," katanya.
Vietnam tengah menghentikan Beijing yang mengadakan pengeboran minyak di Laut China Selatan. Dilansir dari laman Brunei Times, Minggu 11 Mei 2014, kesepakatan itu tertuang dalam pertemuan tingkat tinggi ke-24 ASEAN di ibukota Naypyitaw, Myanmar.
Qodari Sebut Jokowi dan Prabowo sebagai Dwitunggal: Tidak Bisa Dipecah Belah
Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah sangat akrab dengan Presiden Jokowi, bahkan bisa disebut sebagai dwitunggal.
VIVA.co.id
30 April 2024
Baca Juga :