- VIVA.co.id/Dinia Adrianjara
VIVA.co.id – Suasana haru mewarnai proses serah terima empat anak buah kapal warga negara Indonesia (ABK WNI) eks sandera perompak Somalia ke pihak keluarga.
Keempatnya adalah Sudirman, Supardi, Adi Manurung dan Elson Pesireron, telah tiba di Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2016.
"Puji syukur karena keempat ABK WNI kapal Naham 3 dalam kondisi sehat dan bisa kumpul bersama keluarga. Proses pembebasan sandera memakan waktu lama mengingat kompleksitas situasi di Somalia," kata Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, di Gedung Pancasila Kemlu RI, Jakarta, Senin, 31 Oktober 2016.
Setelah melalui proses penyanderaan selama 4,5 tahun, yaitu sejak 26 Maret 2012, Tim Pembebasan Kemlu bersama Duta Besar RI di Nairobi, Kenya, akhirnya menjemput keempat WNI tersebut pada Minggu, 23 Oktober 2016 di Bandara Internasional Nairobi.
Menlu Retno mengatakan setelah penjemputan keempat ABK langsung dibawa ke Wisma Indonesia agar mereka menerima penanganan yang lebih baik.
Selama 4,5 tahun di sandera, ia mengungkapkan bahwa para sandera ini ditahan di kapal selama 1,5 tahun, kemudian selanjutnya, di sandera di daratan selama tiga tahun.
Mantan Duta Besar RI untuk Belanda ini memaparkan, salah satu kesulitan yang dihadapi selama proses pembebasan sandera adalah kompleksitas di daratan.
"Detik-detik terakhir jelang pembebasan, masih ada upaya dari kelompok lain yang ingin mengambilalih para sandera. Bisa dibayangkan ini adalah suatu situasi yang sulit dan rumit, sehingga upaya pembebasan memakan waktu yang cukup lama," jelas Menlu Retno.
Menlu Retno Marsudi (tengah) bersama empat ABK WNI eks.sandera Somalia (VIVA.co.id/Dinia A).
Mengingat proses penyanderaan yang cukup lama, pihak Kemlu RI terus memastikan bahwa kondisi sandera saat ini dalam kondisi baik. "Mereka sudah berada di tangan sandera dalam waktu yang cukup lama dengan kondisi memprihatinkan. Untuk itu kita ingin meyakinkan bahwa mereka kini sedang ditangani kesehatannya," ungkapnya.
DPR Titip Perlindungan WNI jadi Perhatian Calon Duta Besar RI
Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, mengatakan proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada 13 calon Duta Besar. Perlindungan WNI juga disorot.
