Polemik Anggaran DKI Jakarta Berujung Pelaporan Kader PSI

"Seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan. Ini adalah kemalasan? Ini adalah keteledoran? Atau ini adalah titipan? Nggak bisa dibedakan tuh , kenapa? Ya karena sistemnya bebas," jelasnya.

"Tapi bila nanti di- upgrade kita akan bisa mengecek karena ada verifikasi-verifikasi."

Bagaimana bentuk sistem yang ideal?

Sebelumnya, Anies mengatakan meski Jakarta sudah memakai sistem digital, sistem yang diwariskan dari pemerintahan BTP itu, belum pintar karena sistem kerjanya yang masih manual.

"Itu hanya digital aja, (tapi) mengandalkan orang untuk me- review . Itu udah berjalan-bertahun tahun. Karena itu, ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Lets do it in a smart way. ."

Sementara itu, Ima Mahdiah, anggota DPRD dari fraksi PDI-P, yang sebelumnya pernah magang di pemerintah provinsi DKI Jakarta di era pemerintahan BTP, menyoroti keengganan Anies untuk memeriksa detail anggaran secara rinci.

"Intinya Pak Anies tidak mau meluangkan waktunya untuk mengecek sampai komponen seperti Pak Ahok (BTP) dulu," katanya.

Menurut pengajar IT di Universitas Telkom, Basuki Rahmad, yang juga memegang sertifikasi auditor, input data memang dilakukan secara manual.