Atasi Polusi Udara, Heru Budi Minta ASN DKI Eselon IV ke Atas Pakai Kendaraan Listrik
- VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beralih menggunakan kendaraan listrik.
Hal tersebut sebagai salah satu bentuk penanganan polusi udara yang kian memburuk di Ibu Kota. "Kalau saya nanti pegawai DKI eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," kata Heru Budi kepada wartawan di Kantor Menko Marves, Jumat, 18 Agustus 2023.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu juga menyebutkan, usulan itu tengah dibahas oleh pihaknya. Heru mengatakan pejabat ASN DKI memiliki tunjangan transportasi, sehingga hal itu dapat dialihkan untuk membeli kendaraan listrik.
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono memberikan keterangan kepada media di Jakarta.
- ANTARA/Luthfia Miranda Putri
"Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI, nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," kata Heru.
Heru Budi sebelumnya mengaku bersungguh-sungguh untuk menekan polusi udara di Ibu Kota yang kian memburuk. Ia meminta agar masyarakat juga turut serta membantu dalam mengurangi polusi udara.
"Ya, harus terus dong [menekan polusi udara di Jakarta]. Harus berkesinambungan, semua masyarakat juga tolong bantu," katanya.
Salah satu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta yaitu menerapkan work from home (WFH). Dia menyebut WFH akan diuji coba bagi para pekerja sekaligus menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.
"Di beberapa Kementerian sudah, di beberapa pemerintah daerah sudah [diterapkan WFH]. Jadi, WFH itu kita uji coba, terkait dengan WFH jelang KTT juga kita usahakan supaya KTT ASEAN berjalan dengan baik di Jakarta," kata dia.
Dia menegaskan memperbaiki kualitas udara di Jakarta menjadi fokus utama yang akan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Walaupun, kata dia, Jakarta sudah tak menyandang status sebagai Ibu Kota nantinya.
"Ya, tetap membangun Jakarta [meski tak menyandang status Ibu Kota], prioritasnya semua kemacetan, ada polusi udara, besok secara maraton rapat di beberapa kementerian untuk mengatasi polusi. Mengatasi polusi kan tidak bisa Jakarta, harus semuanya, semua lapisan," kata Heru.
Ia juga meyakini para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap bekerja secara efisien walaupun WFH diterapkan sebagaimana pengalaman menghadapi pandemi Covid-19.
