Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, Heru Budi Bakal Tambah SPKLU di 2 Wilayah Ini
- VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berencana untuk menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Rencana ini dilakukan guna mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Heru menyebut, pihaknya ingin SPKLU ditambahkan di area-area umum seperti pom bensin hingga pusat perbelanjaan atau mal.
"Di konsep rencana tata ruang sudah ada (penambahan SPKLU). Jadi di titik tertentu seperti mal, pom bensin, kami minta SPKLU ditambahkan," ucap Heru Budi kepada wartawan, Minggu, 27 Agustus 2012.
PLN resmikan SPKLU pertama di Jakarta
- VIVAnews/Arrijal Rahman
Dikatakan Heru, ada dua wilayah yang menjadi target penambahan SPKLU ini yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.
Melalui pertambahan SPKLU tersebut, diharapkan masyarakat akan lebih terdorong untuk beralih ke kendaraan listrik guna membantu pemerintah menekan polusi udara di Jakarta.
Heru Budi Minta ASN Gunakan Kendaraan Listrik
Sebelumnya diberitakan, Ibu Kota sedang dilanda permasalahan polusi udara yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan. Salah satu yang memperparah tingkat polusi udara di Ibu Kota adalah fenomena El Nino.
Pemerintah Indonesia sendiri tengah serius untuk menangani permasalahan tersebut. Berbagai upaya dilakukan mulai dari Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), penerapan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah hingga pembatasan kendaraan bermotor.
Di satu sisi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berharap agar Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta dapat membeli kendaraan listrik sebagai salah satu bentuk upaya perbaikan kualitas udara di Ibu Kota.
"Mudah-mudahan karyawan kami bisa beli minimal motor listrik. Ini panggilan jiwa, yang balas gusti Allah," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.
Motor listrik Viar Q1 milik Pemprov DKI Jakarta
- VIVA/Jeffry Yanto
Selain motor listrik, sepeda listrik pun dianggap solusi untuk membantu perbaiki kualitas udara di Ibu Kota. Heru juga menyebut, penerapan WFH ini tidak memengaruhi tunjangan yang didapatkan para ASN.
"Terkait WFH Pemda DKI kami sudah jalankan, tidak ada kaitan dengan tunjangan transport dan lain-lain," ucap Heru.
Tarif Listrik Non-Subsidi Bagi Rumah Tangga Menegah ke Atas Bakal Naik
Tarif listrik non-subsidi bagi pelanggan rumah tangga kaya golongan 3.500 Volt Ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) dan golongan pemerintah (P1, P2, dan P3), bakal naik.
