- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Pemerintah DKI akan membatasi sepeda motor untuk mengatasi kemacetan di Jakarta pada jam-jam sibuk. Ini dikarenakan pertumbuhan sepeda motor di Jakarta sudah mencapai 900 unit per hari.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, kajian akan segera dilakukan untuk menerapkan jam bebas kendaraan bermotor di kawasan tertentu. Rekayasa teknik jalan ini diharapkan dapat meminimalisir kemacetan yang kian parah.
Selain itu, Pemerintah DKI telah meminta Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI untuk menertibkan sepeda motor yang masih banyak melaju di sembarang jalur.
Pembatasan sepeda motor itu merupakan bagian dari berbagai rencana yang sedang disusun Pemerintah Jakarta untuk mengatasi kemacetan di Ibukota yang semakin parah.
Selain pembatasan sepeda motor, Pemerintah DKI juga sedang terus mengkaji penerapan sistem electronic road pricing (ERP) yang sudah memasuki tahap pembahasan final.
"Pengembangan sarana transportasi menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan. Itu tidak bisa ditawar lagi," kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta. Seperti dikutip dari beritajakarta.com, Selasa, 27 Juli 2010.
Rekayasa teknik jalan juga akan diterapkan melalui sterilisasi jalan dari parkir liar di Jalan Raya Pasar Minggu dan Jalan Buncit Raya, Jakarta Selatan. Kedua kawasan ini dianggap langganan macet. Banyaknya parkir liar di pinggir jalan pada dua kawasan itu sangat mengganggu arus kendaraan bermotor.
“Bila Pasar Minggu macet, maka kemacetan akan sampai ke pusat kota. Ini yang akan kita pecahkan dengan langkah-langkah penertiban dan pengaturan lalu lintas," kata Fauzi.
Selain itu Pemerintah DKI juga akan melakukan langkah-langkah untuk memperlancar alur lalu lintas di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, yang selama ini selalu saja menjadi simpul kemacetan. (kd)
Oposisi Akan Jadi Minoritas dan Kandidatnya Hanya PKS-PDIP, Menurut Peneliti Senior BRIN
Peneliti Senior BRIN Prof Firman Noor mengatakan bahwa sebuah negara akan kuat dan makmur bila unsur oposisinya juga memiliki kekuatan sesuai dengan prinsip demokrasi.
