Ahok: BBM Naik Jakarta Siap-siap Demo

Jokowi dan Ahok Hadiri Rapat Perdana DPRD
Sumber :
  • VIVAnews/Fernando Randy
VIVANews
- Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Terkait rencana itu, pemerintah menggelar rapat kerja kepala daerah se-Indonesia bersama menteri terkait. Rakor membicarakan subsidi dan kuota BBM bersubsidi itu digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.


Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama hadir mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ditemui usai rapat, Ahok mengaku khawatir rencana itu bakal memancing aksi unjuk rasa. "Jakarta siap-siap demo dengan kenaikan ini," kata Ahok di Balai Kota DKI, Selasa 16 April 2013.


Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Dengan kondisi itu, kata dia, Pemprov DKI harus menyiapkan APBD tambahan sebagai biaya operasional. Ia pun mengaku harus berpikir ulang terkait rencana menyediakan transportasi murah bagi warga Ibu Kota.


"Pemerintah rencananya akan cabut subsidi BBM. Nanti harganya jadi Rp6500. Tapi skemanya masih belum jelas, apa untuk pelat hitam, merah atau kuning," katanya.


Menurut Ahok, penarikan subsidi tidak berarti pemerintah mempunyai uang lebih. Penarikan subsidi hanya mengurangi utang negara. Pemerintah sudah menyiapkan program pendamping, sebagai kompensasi pencabutan subsidi.

Oxford United Pastikan Tiket ke Partai Playoff Menuju Divisi Championship

Dia menilai kompensasi ini juga akan jadi masalah baru buat pemerintah daerah. Selain beban APBD, pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas yang layak bagi warganya. Masyarakat harus tetap mendapat akses pendidikan, kesehatan dan lainnya. "Kenaikan harga BBM akan berdampak pada semua sektor. Ini yang bisa mengganggu kondisi masyarakat," ucap mantan bupati Belitung Timur ini. (adi)
Timnas Indonesia 'Gendong' Asia Tenggara di Semifinal Piala Asia U-23


Laporan: Eka Permadi | Jakarta
Festival Semarapura Kembali Digelar, Pemkab Klungkung Siapkan Ribuan Seniman dan Booth UMKM
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin

KPU Siapkan 8 Tim Kuasa Hukum Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MK

Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menyiapkan delapan tim kuasa hukum untuk menangani sidang perselisihan hasil pemilihah umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi.

img_title
VIVA.co.id
27 April 2024