Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Dua dari 16 rumah sakit resmi mengajukan surat pengunduran dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Mereka adalah RS Thamrin dan RS Admira.
Sebagaimana diungkapkan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, kepada
VIVAnews, Minggu 19 Mei 2013, belasan rumah sakit tersebut mempersoalkan sistem pembayaran oleh Pemprov DKI melalui PT Askes. Sistem ini, kata dia, berbeda dengan sistem sebelumnya yang diterapkan Dinas Kesehatan dalam membayar klaim rumah sakit.
"Yang lama, agak lama klaimnya cair tapi jumlahnya lebih sesuai dengan kebutuhan RS. Kalau yang sekarang lebih ketat, volume pembiayaannya lebih rendah, pihak RS merasa ada selisih biaya jadi mereka terpaksa nombok," kata Dwi Rio.
Rio mengatakan, dalam pertemuan antara Komisi E dengan Dinkes dan RS pekan lalu, 16 RS tersebut meminta difasilitasi, dan agar Kemenkes lebih tegas sehingga realisasi di DKI sesuai dengan kondisi yang ada. Sebab, implementasi dan realisasi dari PT Askes di lapangan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
Sedangkan, untuk masalah premi, menurut Rio, sudah diberikan di atas permintaan sebesar Rp22.800. Seluruh RS yang tergabung dalam program KJS diberikan premi sebesar Rp23 ribu.
Komisi E DPRD DKI telah merekomendasikan untuk kembali mengadakan pertemuan guna membahas masalah KJS yang masih terus disempurnakan ini. "Kami akan konsolidasikan, dan kami minta untuk hadirkan pihak Kemenkes sebagai pihak regulasi ketentuan Askes. Kemenkes bisa datang untuk mengakomodasi keluhan dalam masalah ini," ujar dia.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Jamkesda Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, Yudhita Endah Primaningtyas, mengatakan Dinas Kesehatan bersama dengan Wakil Gubernur DKI akan kembali menggelar pertemuan dengan PT Askes pada akhir bulan ini. DKI akan menverifikasi layanan PT Askes.
"Kita mau lihat dari total tagihan yang diklaim PT Askes, klarifikasi seperti apa. Janji Pak Gubernur kan 12 hari langsung cair pembayarannya, kita lihat 12 hari tadi sudah bisa direalisir atau tidak," ujarnya.
Dita menuturkan PT Askes sudah menyanggupi dan perjanjian tersebut tertuang dalam kontrak kerja. "Askes dalam 12 hari siap membayar. Askes sepertinya menyanggupi. Cuma kalau kita hitung dari April, harusnya 12 Mei sudah ada pembayaran. Kita akan evaluasi proses penjaminan sampai pembayaran," katanya.
![Ilustrasi planet HD 189733b, berwarna biru mirip Bumi.]()
![img_title]()
"Yang lama, agak lama klaimnya cair tapi jumlahnya lebih sesuai dengan kebutuhan RS. Kalau yang sekarang lebih ketat, volume pembiayaannya lebih rendah, pihak RS merasa ada selisih biaya jadi mereka terpaksa nombok," kata Dwi Rio.
Rio mengatakan, dalam pertemuan antara Komisi E dengan Dinkes dan RS pekan lalu, 16 RS tersebut meminta difasilitasi, dan agar Kemenkes lebih tegas sehingga realisasi di DKI sesuai dengan kondisi yang ada. Sebab, implementasi dan realisasi dari PT Askes di lapangan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
Sedangkan, untuk masalah premi, menurut Rio, sudah diberikan di atas permintaan sebesar Rp22.800. Seluruh RS yang tergabung dalam program KJS diberikan premi sebesar Rp23 ribu.
Komisi E DPRD DKI telah merekomendasikan untuk kembali mengadakan pertemuan guna membahas masalah KJS yang masih terus disempurnakan ini. "Kami akan konsolidasikan, dan kami minta untuk hadirkan pihak Kemenkes sebagai pihak regulasi ketentuan Askes. Kemenkes bisa datang untuk mengakomodasi keluhan dalam masalah ini," ujar dia.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Jamkesda Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, Yudhita Endah Primaningtyas, mengatakan Dinas Kesehatan bersama dengan Wakil Gubernur DKI akan kembali menggelar pertemuan dengan PT Askes pada akhir bulan ini. DKI akan menverifikasi layanan PT Askes.
"Kita mau lihat dari total tagihan yang diklaim PT Askes, klarifikasi seperti apa. Janji Pak Gubernur kan 12 hari langsung cair pembayarannya, kita lihat 12 hari tadi sudah bisa direalisir atau tidak," ujarnya.
Dita menuturkan PT Askes sudah menyanggupi dan perjanjian tersebut tertuang dalam kontrak kerja. "Askes dalam 12 hari siap membayar. Askes sepertinya menyanggupi. Cuma kalau kita hitung dari April, harusnya 12 Mei sudah ada pembayaran. Kita akan evaluasi proses penjaminan sampai pembayaran," katanya.
Hari di Bumi Tidak Selalu 24 Jam
Kita semua tahu bahwa satu hari di Bumi berlangsung selama 24 jam, menandai satu putaran lengkap planet ini pada porosnya. Namun, apakah hari di Bumi selalu 24 jam?
VIVA.co.id
16 Juni 2024
Baca Juga :
