Ahok: DPRD Kritik KJS Sama Saja Melawan Undang-undang

-  Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritisi kebijakan manajemen Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan akan menggunakan hak interpelasi atas kebijakan Jokowi dan Ahok. Dewan beranggapan program ini memicu banyak masalah, terutama besaran anggaran yang dianggap tidak sebanding dengan pelayanan.

"DPRD melawan UU, ini terkait BPJS. Pasalnya, sistem INA CBG,S yang membuat sistem paket untuk pengobatan ini ditetapkan Kemenkes. Kalau DPRD menyalahkan INA CBG,S berarti DPRD DKI bisa melawan undang-undang," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, di Balai Kota, Rabu 22 Mei 2013.

Ahok menjelaskan DKI menjadi percontohan pemerintah dalam penerapan INA CBG,S selama dua bulan. Dari evaluasi ini nantinya konsep ini akan diterapkan secara nasional. Ia mengakui banyak kendala dan penolakan dalam sistem ini.

"Kalau hanya nolak secara mulut tidak bisa. Itu harus dibuktikan. Kenapa harus diuji coba, bisa saja pada 2014 orang nolak kalau berantakan. Waktu dua bulan untuk membuktikan INA CBG,S itu tidak cukup," jelasnya.

Menurutnya, pelayanan dari rumah sakit bukan tidak sabar tetapi sudah tidak tahan dengan sistem maka menolak. Ia berharap 14 rumah sakit yang menolak secara lisan untuk bertahan terlebih dahulu.

"Bukan saya yang bikin, kamu tidak boleh protes. Tapi ini dokter yang bikin. Kami lagi atur waktu dan janji untuk bertemu ahkir bulan ini, direncanakan tanggal 29 Mei," terangnya.

Karena itu,  itu, ia akan duduk bersama dengan Kemenkes dan pihak rumah sakit untuk meneliti apakah metode INA CBGs merugikan rumah sakit atau tidak.