Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk SMK swasta di Jakarta bermasalah. Itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, di Balai Kota, Jakarta, Kamis 4 Juli 2013.
"Pencairan KJP SMK memang ada masalah. Sebab pemerintah pusat kalah sama kita. Pusat wajib belajar sembilan tahun, kita 12 tahun. Nah, tiga tahun lebihnya ini dianggap tidak ada payungnya. Ini harus diperbaiki di APBD. Yang swasta masalahnya di situ," kata Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan KJP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp804 miliar dengan sasaran siswa usia sekolah 7-18 tahun. Jumlah itu diperuntukkan bagi 332.456 siswa SD hingga SMA sederajat yang dianggap tidak mampu.
Siang tadi ratusan pelajar dan orang tua siswa berunjuk rasa di depan kantor Bank DKI di Jalan Juanda, Jakarta Pusat. Mereka meminta Bank DKI segera mencairkan anggaran KJP untuk siswa miskin.
"Ini kekecewaan warga. Anak kami sudah dapat KJS dan dikasih nomor rekening, tapi uangnya tidak cair-cair. Uang itu buat persiapan masuk ajaran baru," kata koordinator aksi Enryo Oktavian.
Baca Juga :
Usai Keributan Avsec dengan Penumpang, AP II Bandara Soetta Minta Penumpang Perhatikan Barang Bawaan
Tinjau Pasar di NTB, Jokowi: Harga Cabai Rawit hingga Bawang Merah Turun
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau Pasar Seketeng, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis, 2 Mei 2024. Dalam kunjungannya itu, Jokowi sempat mengecek.
VIVA.co.id
2 Mei 2024
Baca Juga :