Imbangi Mobil Murah, Jokowi Datangkan 1.000 Bus ke Jakarta

Rabu, 11 September 2013 - 17:24 WIB
Oleh :
Jokowi ngopi Bareng Pewarta Foto Jakarta
Jokowi ngopi Bareng Pewarta Foto Jakarta
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Photo Mini 1
VIVAnews
- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan kebijakan anti macet genap-ganjil dan jalan berbayar atau
electronic road pricing
(ERP) belum bisa diterapkan dalam waktu dekat ini. Menurutnya kebijakan itu bisa diaplikasikan setelah 1.000 bus baru datang ke Jakarta. Kebijakan ganjil genap dan ERP hanya bisa diterapkan jika kendaraan umum memadai.


Ribuan bus itu ditargetkan tiba pada November atau Desember 2013 mendatang. Kata dia, bus akan datang bertahap. Pada tahap pertama, tiba 360 bus untuk TransJakarta. Kemudian disusul sekitar 400 bus sedang. "Sekarang dalam persiapan bus sedang dan TransJakarta," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu 11 September 2013.

Baca Juga :
Jay Idzes Jaga Asa Venezia Promosi ke Serie A

Datangnya 1.000 bus itu merupakan salah satu cara untuk menekan banyaknya mobil murah yang diluncurkan tahun ini. Seperti diketahui, baru-baru ini pabrikan Toyota dan Daihatsu mengeluarkan mobil murah dengan harga di bawah seratus juta rupiah.
Baca Juga :
Penampilan Sekarang Beda Banget, Kiky Saputri dan Zsa Zsa Bongkar Rahasia Makin Glowing


Baca Juga :
Bank Mandiri Selektif Cairkan Paylater, Ini Pertimbangannya
"Ada mobil murah kemacetan ya terpengaruh. Tapi apapun itu ya kebijakan seperti itu. Kami bisa apa. Ya nanti dengan genap-ganjil, bus datang November-Desember baru diterapkan," tutur Jokowi.

Jokowi menambahkan, ada dua kemungkinan pengelolaan bus tersebut. Rencana pertama nantinya digabung dengan Perusahaan Pengangkut Djakarta (PPD). Sedangkan kemungkinan kedua digabung dengan Unit Pelaksana TransJakarta. "Nanti ditempelkan manajemennya. Kalau jadi, tapi sekarang kan belum," ujarnya.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jokowi menambahkan, ada dua kemungkinan pengelolaan bus tersebut. Rencana pertama nantinya digabung dengan Perusahaan Pengangkut Djakarta (PPD). Sedangkan kemungkinan kedua digabung dengan Unit Pelaksana TransJakarta. "Nanti ditempelkan manajemennya. Kalau jadi, tapi sekarang kan belum," ujarnya.
Halaman Selanjutnya