Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menduga ada
mark up
atau penggelembungan dana dalam pengadaan armada baru TransJakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ahok, sapaan Basuki, mengatakan indikasi korupsi itu sedang diinvestigasi oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kalau menurut kami, pengadaan busway itu memang ada indikasi mark up. Indikasi kecurangan juga ada, tapi mereka sudah pintar buat mengakali kita," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2014.
Selain dugaan markup, kata Ahok, hasil laporan inspektorat menunjukkan akar permasalahan skandal pembelian bus baru yang sudah rusak itu ada di panitia lelangnya. Dia memastikan masalah itu akan didalami inspektorat.
"Ini panitia lelangnya bermasalah tapi ini mesti inspektorat yang investigasi, ini bukan permainan lagi. Nanti bulan Agustus bahkan ada dari BPKP (Badan Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta) yang akan mengkaji," ucapya.
Tak Pengaruhi APBD
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti, menegaskan skandal pengadaan bus TransJakarta tidak memengaruhi penandatanganan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Dana sebesar Rp72 triliun itu sudah ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, kemarin.
"Hanya ada beberapa revisi diberi waktu satu minggu," kata Endang.
Meski demikian, kata Endang, dia menjadi salah satu yang terkena getah pembelian armada baru TransJakarta yang bermasalah itu. Saat ini dia mendapatkan pekerjaan tambahan memeriksa semua dokumen keuangan di Ibu Kota.
Untuk menghindari kejadian serupa, ke depannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendorong pengadaan menggunakan e-catalog. Sedangkan untuk bus dan truk akan melibatkan ahli di bidang otomotif.
"Ini akan menjadi bagaimana untuk yang akan datang, ketika mencuat ada mark up seperti ini, itu kan masalah. Semua ada pelajarannya. Kami akan dorong ke e-catalog, semuanya harus setara dengan bus internasional. Kemudian harus melibatkan ahli," kata Endang. (ren)
![BAIC BJ40 Plus]()
![img_title]()
"Kalau menurut kami, pengadaan busway itu memang ada indikasi mark up. Indikasi kecurangan juga ada, tapi mereka sudah pintar buat mengakali kita," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2014.
Selain dugaan markup, kata Ahok, hasil laporan inspektorat menunjukkan akar permasalahan skandal pembelian bus baru yang sudah rusak itu ada di panitia lelangnya. Dia memastikan masalah itu akan didalami inspektorat.
"Ini panitia lelangnya bermasalah tapi ini mesti inspektorat yang investigasi, ini bukan permainan lagi. Nanti bulan Agustus bahkan ada dari BPKP (Badan Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta) yang akan mengkaji," ucapya.
Tak Pengaruhi APBD
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti, menegaskan skandal pengadaan bus TransJakarta tidak memengaruhi penandatanganan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Dana sebesar Rp72 triliun itu sudah ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, kemarin.
"Hanya ada beberapa revisi diberi waktu satu minggu," kata Endang.
Meski demikian, kata Endang, dia menjadi salah satu yang terkena getah pembelian armada baru TransJakarta yang bermasalah itu. Saat ini dia mendapatkan pekerjaan tambahan memeriksa semua dokumen keuangan di Ibu Kota.
Untuk menghindari kejadian serupa, ke depannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendorong pengadaan menggunakan e-catalog. Sedangkan untuk bus dan truk akan melibatkan ahli di bidang otomotif.
"Ini akan menjadi bagaimana untuk yang akan datang, ketika mencuat ada mark up seperti ini, itu kan masalah. Semua ada pelajarannya. Kami akan dorong ke e-catalog, semuanya harus setara dengan bus internasional. Kemudian harus melibatkan ahli," kata Endang. (ren)
Prestige Motorcars Resmi Buka Diler BAIC di PIK 2
Mobil pendatang baru dari BAIC akan segera tersedia di Prestige Motorcars dengan harga yang kompetitif.
VIVA.co.id
15 Mei 2024
Baca Juga :
