Sumber :
- Nuvola Gloria/Viva.co.id
VIVA.co.id
- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyebut Pemerintah Provinsi DKI belum siap mengimplementasikan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. DKI bahkan belum siap dari sisi anggaran, kebijakan dan sumber daya manusia (SDM).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Djarot Akui Sistem Keuangan DKI Tertinggal
Hal itu terungkap ketika BPK perwakilan DKI Jakarta menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tahun 2014 sampai dengan triwulan III tahun 2015 kepada Wakil Gubernur DKI, Djarot Saeful Hidayat, Jum'at 6 November 2015 .
Untuk memperbaiki dan mempercepat implementasi, Ketua BPK, Efdinal merekomendasikan Gubernur DKI, Basuki Tjahaya Purnama untuk menetapkan grand design dan Peraturan Gubernur terkait SAP berbasis Akrual. Pergub tersebut juga harus disosialisasikan kepada SDM terkait.
"Pak Gubernur juga harus meminta komitmen kepala SKPD untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual," ujarnya.
Selain itu, BPK juga meminta Pemda DKI menyediakan anggaran yang memadai untuk pelatihan di bidang akuntansi, serta menerapkan kebijakan promosi dan mutasi SDM pengelola keuangan, aset, teknologi informasi, dan pereviu laporan keuangan sesuai kompetensi.
Lebih lanjut, Ahok juga diminta memerintahkan Sekda dan inspektur untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi implementasi.
"BPK RI mengharapkan Gubernur menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dalam waktu 60 hari sejak diterima hasil pemeriksaan ini," kata Efdinal.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pak Gubernur juga harus meminta komitmen kepala SKPD untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual," ujarnya.
