- VIVA/Edwien Firdaus
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung mengajak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru-Mawardi Yahya, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor-Hadi Mulyadi ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, usai dilantik Presiden.
Tjahjo mengaku kembali mengajak kepala daerah yang baru dilantik ke KPK, agar mereka mengerti area-area rawan korupsi.
"Ke KPK, ya untuk berdiskusi tentang area rawan korupsi, tentang pencegahan. Supaya teman-teman gubernur dan wakil gubernur terpilih ini lebih memahami apa yang menjadi program KPK, khususnya yang menyangkut masalah pencegahan," kata Tjahjo di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin 1 Oktober 2018.
Selain itu, Tjahjo mengaku kedatangannya juga untuk mengetahui pengalaman KPK menangani kepala daerah yang terlibat korupsi. Menurutnya, ada ratusan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota yang menjadi 'pasien' lembaga antirasuah itu.
"Saya kira (berbagi) pengalaman, ya ini kan pengalaman sudah berapa ratus kepal daerah yang kena oleh KPK," kata politikus PDIP tersebut.
Mendagri menyebut Herman Deru maupun Isran Noor telah memiliki pengalaman memimpin daerah, saat jadi bupati. Herman merupakan eks Bupati Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Isran Noor pernah menjadi Bupati Kutai Timur.
"Termasuk, wakil gubernur yang dari Sumatera Selatan, wakil gubernur Kalimantan Timur juga itu anggota DPR, teman saya," kata Tjahjo.
Saat disinggung dugaan penerimaan uang Rp5 miliar oleh Isran Noor ketika menjadi Bupati Kutai Timur dari mantan Bendum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Tjahjo mengaku tidak tahu menahu. Nazaruddin pernah berkata bahwa Rp5 miliar itu terkait izin perusahaan tambang batu bara PT Arina Kota Jaya, di Kutai Timur, Kalimantan Timur.
"Tanya Pak Nazaruddin. Enggak ada itu," kata Tjahjo.
