Ketua Partai Jadi Penasihat Pramuka, Buwas Bantah Alasan Politis
- VIVA / Eduward Ambarita
VIVA – Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Budi Waseso membantah dipilihnya sejumlah ketua umum partai politik menjadi anggota Dewan Penasihat Pramuka, memiliki alasan politis.
Ketum parpol yang dipilih adalah Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo. Selain itu, ada juga ketum parpol yang sekaligus mantan presiden, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jangan karena ini tahun politik, dikait-kaitkan dengan politik. Sama sekali tidak ada. Pramuka tidak identik dengan kegiatan politik dan dia tak boleh berpolitik," ujar Buwas, sapaannya, usai pelantikan dirinya oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 27 Desember 2018.
Menurut Buwas, Hary Tanoe atau HT, dipilih karena latar belakangnya sebagai pengusaha sukses. Sementara, Mega dan SBY dipilih karena kontribusinya membangun gerakan kepanduan saat mereka menjadi kepala negara.
"Kita ingin beliau-beliau sebagai penasihat. Siapa tahu pemikiran beliau, keinginan beliau yang dulu belum tercapai bisa kita serap, ambil, untuk mendorong Pramuka lebih baik," ujar Buwas.
Buwas menyampaikan, sebagai Ketua Kwarnas yang baru, ia ingin mendorong Pramuka menjadi gerakan yang besar dan memberi lebih banyak manfaat di Tanah Air. Caranya, dengan mengajak sebanyak mungkin tokoh yang baik untuk menjadi penasihat gerakan itu.
Para tokoh selanjutnya akan memberi pendidikan dan pelatihan kepada anggota Pramuka terpilih untuk selanjutnya disebarkan ke seluruh anggota Pramuka di Indonesia.
"Kita ingin mereka menularkan ilmunya untuk generasi muda. Nanti kita membangun generasi muda itu dari segala aspek. Jadi tidak ada muatan politis dan sebagainya," ujar Buwas.
Kwarnas Curigai Upaya Terselubung di Balik Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di Sekolah
Permendikbud No 12 Tahun 2024 yang menghapus Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib sekolah dicurigai merupakan upaya terselubung untuk melemahkan kepemimpinan Indonesia.
