- ANTARA Foto/Galih Pradipta
VIVA – Anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi menanggapi keputusan Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ia menegaskan, keputusan itu harus dibarengi kajian mendalam.
"Keputusan memindah Ibu kota pemerintahan, harus dibarengi dengan kajian mendalam, termasuk menyiapkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), agar tidak mengulang kesalahan Jakarta," kata Baidowi saat dihubungi, Senin 29 April 2019.
Ia mengatakan, hal ini sebuah keinginan lama. Sebab, melihat padatnya Jakarta sebagai ibu kota yang memegang dua fungsi, yakni kota pemerintahan dan pusat niaga.
"Sehingga, yang terjadi beban Jakarta sangat berat. Macet jadi sangat akut di Jakarta. Banjir pun begitu," kata Baidowi.
Ia mencontohkan, misalnya mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, transportasi, serta aspek keamanan. Jangan sampai, di ibu kota yang baru justru macet, banjir, dan kriminalitas menjadi masalah baru.
"Negara-negara di dunia, juga banyak yang melakukan pemindahan ibu kota dan berhasil," kata Baidowi. (asp)
Aset Pemerintah di Jakarta yang Ditinggal ke IKN Wajib Diserahkan ke Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan nasib aset-aset Pemerintah di Jakarta setelah ibu kota, pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
