Pendeta di Surabaya Ditahan, Cabuli Jemaat Selama 6 Tahun
- bbc
Kedua, kata Woro, tidak adanya pengawasan bagi gereja protestan yang tidak tergabung dalam organisasi besar gereja di Indonesia.
- Pelecehan seksual yang dialami anak penyintas gempa dan tsunami Palu: Percobaan perkosaan sampai pengintipan di kamar mandi
- Dugaan perkosaan mahasiswi: Bagaimana universitas menangani kekerasan seksual?
- Pengadilan Spanyol `salah artikan` pasal perkosaan, gelombang protes bermunculan
Artinya, kata Woro, seperti kasus HL, ia membuat gereja seperti perusahaan, dimana HL berperan sebagai pemilik gereja, gembala sidang gereja, dan pula sebagai pengawas gereja.
"HL membuat gereja seperti perusahaan. Gembala sidangnya sendiri, tidak ada proses pengawasan yang bisa dilakukan," ujar Woro.
Dan pola ini, kata Woro, jamak terjadi di gereja protestan saat ini. "Sehingga tidak ada proses pengawasan yang bisa dilakukan di dalam gereja," kata Woro.
Untuk itu, menurut Woro, Kementerian Agama harus selektif dan ketat memberikan izin pada gereja.
Kemudian, lanjutnya, gereja juga harus tergabung organisasi, dan Kementerian Agama melakukan pemeriksaan berkala.
"Walaupun perilaku seseorang agak susah dikontrol, tapi paling tidak, izin gereja tidak semudah hari ini yang akhirnya relasi kuasa itu tidak pernah ada, dan perlu dilakukannya pemeriksaan dan pengawasan berkala," kata Woro.
