Galaunya Pemerintah Terapkan Aturan Larangan Mudik saat Pandemi Corona

VIVA – Mudik cukup menjadi permasalahan ditengah pandemi virus corona atau COVID-19. Pemerintah sebelumnya telah melarang angkutan umum untuk beroperasi dan membawa penumpang ke luar daerah. Namun baru-baru ini Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan pemerintah akan kembali memberikan izin operasi kepada sejumlah moda transportasi untuk mengangkut penumpang antardaerah mulai Kamis 7 Mei 2020. 

Pemberian izin ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Permenhub Nomor 25/2020 tentang pengaturan transportasi saat Mudik Lebaran. Budi Karya menyampaikan jika moda transportasi umum kemungkinan akan mulai beroperasi dan mengangkut penumpang ke luar daerah tetapi tetap harus menaati protokol kesehatan.

Budi Karya menegaskan jika masyarakat yang boleh bepergian keluar daerah itu hanyalah yang bertujuan untuk melakukan pekerjaan atau berkegiatan bisnis, serta jasa pengiriman logistik.

Gugus Tugas Tegaskan Dilarang Mudik

Larangan mudik kembali dipertegas oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Gugus tugas menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengatur kebijakan mengenai larangan aktivitas mudik.

"Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran. Saya Tegaskan. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya Mudik Dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, Titik!," tegas Doni dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.

Latar belakang dari surat edaran itu merupakan pelaksanaan larangan mudik tersebut mengingat bahwa Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan maklumat tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di dalamnya mengatur pelarangan mudik, serta pengendalian transportasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

Doni mengeluarkan Surat Edaran tersebut mengingat adanya beberapa persoalan yang tidak diinginkan meliputi terhambatnya pelayanan percepatan penanganan COVID-19 dan pelayanan kesehatan. Mulai dari pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah, terbatasnya mobilitas tenaga medis dan pengiriman spesimen dari pemeriksaan masyarakat melalui metode swab test Polymerase Chain Reaction (PCR).

Selain itu pelayanan kebutuhan dasar juga mengalami hambatan seperti rantai pasokan makanan terutama hasil pertanian, peternakan juga perikanan. Lalu, pemerintah tidak ingin mobilitas pekerja harian lepas seperti petani dan peternak juga terhambat.

“Kebutuhan dasar masyarakat harus dapat terpenuhi dengan mudah, sehingga masyarakat terjamin dalam pemenuhan gizi untuk menjaga imunitas tubuh,” kata dia.

Polisi Bantah Disogok

Sementara itu, meski telah mendapat larangan untuk mudik banyak masyarakat Indonesia yang tetap bersikeras untuk kembali ke kampung halamannya berbagai cara terus dilakukan mulai dari menyembunyikan mobil dalam truk, bersembunyi dalam bagasi bus, hingga melalui jalan tikus untuk menghindari pemeriksaan kepolisian.

Meski banyak pemudik yang lolos, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Sambodo Purnomo Yogo dengan tegas mengatakan tidak ada anak buahnya di pos penyekatan yang menerima uang sogokan guna meloloskan pemudik.

"Sudah ada pengawasan di internal, tentu ini anggota juga tidak berani main-main," ujar Sambodo dalam diskusi online tentang Antisipasi Menghadapi Mudik Lokal Lebaran, Rabu 6 Mei 2020.

Jika memang menemukan kejadian itu masyarakat bisa mendokumentasikan hal tersebut sebagai bukti dan melaporkan. Jika benar, maka yang bersangkutan akan ditahan dan dipecat.

Diketahui saat ini di Indonesia jumlah pasien positif corona sudah mencapai 12.438 orang. Sedangkan jumlah pasien yang sembuh sejumlah  2.317 orang dan yang meninggal dunia karena virus sebanyak 895 orang.

Baca: Anies Baswedan Ogah Ramal Kapan COVID-19 Berakhir

Halaman Selanjutnya

Doni mengeluarkan Surat Edaran tersebut mengingat adanya beberapa persoalan yang tidak diinginkan meliputi terhambatnya pelayanan percepatan penanganan COVID-19 dan pelayanan kesehatan. Mulai dari pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah, terbatasnya mobilitas tenaga medis dan pengiriman spesimen dari pemeriksaan masyarakat melalui metode swab test Polymerase Chain Reaction (PCR).