Dana Otonomi Khusus akan Berakhir, Bagaimana Masa Depan Papua?
- abc
Belum dikelola dengan baik
Terlepas dari bagaimana pengelolaan dana papua, Adrina mengatakan tetap ada sejumlah kemajuan di Papua yang perlu diakui.
Ia mengambil contoh keadaan ekonomi warga Papua yang "sedikit terangkat" sejak presiden mengeluarkan kartu pintar dan sehat, meski tidak menunjukkan adanya kesinambungan.
Hal ini diakui oleh Victor Mambor, warga asal papua yang berprofesi sebagai wartawan selama 24 tahun terakhir di Papua.
Menurut Victor Mambor, salah satu yang diperlukan orang Papua dari Pemerintah Indonesia adalah kejujuran.
Supplied: Victor Mambor
"Sekarang memang sudah ada kartu Papua Sehat dan beberapa layanan lain yang dananya bersumber dari dana otsus, tapi belum dikelola dengan baik," kata Victor.
Victor menambahkan, pembangunan yang diinginkan orang Papua melampaui soal infrastruktur.
"Gedung sekolah memang banyak, tapi tidak ada gurunya. Akhirnya hanya jadi gedung-gedung yang kosong," kata Victor.
Peran Pemerintah Provinsi yang belum sepenuhnya otonom juga disampaikan Victor.
"Pemerintah sebaiknya juga diberi hak untuk mengelola sendiri pajak pendapatan daerah Papua," ujarnya.
Sementara itu penyebab lain pertumbuhan ekonomi yang minus menurut Victor sama dengan yang dialami wilayah lain di Indonesia, mulai dari kesalahan dalam mengelola dana sampai korupsi.
Januari 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua juga telah menyampaikan laporan pemeriksaan efektivitas penggunaan Dana Otsus Papua oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Hasilnya, BPK menilai pengelolaan Dana Otsus sejak 2002 dampai 2019 tidak efektif karena tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Bukan hanya soal dana 
Sebelumnya Kementerian PUPR pernah menawarkan pada pasar untuk berinvestasi pembangunan jalan Wamena - Paro senilai Rp 1,89 triliun.
Foto: Kementerian PUPR
Dalam kunjungannya ke Melbourne 8 November 2019, Menkopolhukam Mahfud MD mengemas kucuran dana ini dalam konsep "pendekatan budaya" untuk Papua.
Mahfud saat itu menyampaikan anggaran untuk Papua 15 kali lipat lebih besar dibandingkan untuk Jawa atau daerah lain di luar Papua.
Ia mengilustrasikan, besaran anggaran itu jika dibagikan ke rakyat perorangan di luar Papua hanya sebesar Rp1.2juta per kepala, sementara untuk orang Papua Rp17.5jt per kepala.
"Pemerintah sudah memberi kepada mereka. Coba, Anda mau apa? Ini uang. Sembilan puluh sembilan trilyun kamu pakai. Tetapi kan Pemerintah Daerahnya tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik, rakyatnya enggak dapet.
