- VIVA/Syaefullah
VIVA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima ratusan pengaduan terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama ada wabah corona covid-19. Rata-rata siswa mengeluh selama penerapan PJJ ini.
Kebijakan belajar di rumah diterapkan sejumlah pemerintah daerah dalam menyikapi pandemi corona covid-19. Proses belajar dari rumah telah berjalan empat pekan. Selama pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini, ada beragam cara yang dilakukan guru yaitu berupa pembelajaran daring, link aplikasi belajar daring, dan memberikan penugasan-penugasan kepada siswa.
Terkait dengan ratusan pengaduan yang diterima, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan analisa dan kemudian menindaklanjuti ke instansi
terkait, di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Dinas-dinas Pendidikan setempat. Bahkan, ada juga yang langsung menghubungi Kepala Sekolah, karena pengadu memberikan nomor seluler Kepala Sekolahnya.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan, pihaknya mengapresiasi Kemdikbud yang telah merespons suara para siswa yang mengeluhkan beratnya penugasan-penugasan dari para guru selama penerapan kebijakan belajar dari rumah, dengan membuat Surat Edaran (SE) terkait panduan PJJ dan membuat rumah belajar Kemdikbud. Keluhan belajar daring yang memberatkan para orangtua yang harus menyediakan kuota internet, juga
akhirnya direspons dengan menggandeng TVRI dalam program Belajar Dari Rumah selama 3 bulan.
"Kami juga mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang menindaklanjuti usulan KPAI untuk membuat Surat
Edaran Panduan PJJ yang menyenangkan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak," kata Retno, Senin 13 April 2020.
Menurutnya, pemberian tugas wajib mempertimbangkan kondisi siswa dan tetap memenuhi hak-hak anak untuk bermain, istirahat cukup, dan hak untuk sehat.
"Kami (Komisioner KPAI) sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan di tiga provinsi tersebut, karena pengaduan tertinggi yang diterima
KPAI memang berasal dari para siswa di jenjang SMA/SMK/MA. Para siswa dari ketiga provinsi tersebut menjadi pengadu yang terbanyak," ujarnya.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
