Pemkot Depok Akui Bansos Belum Merata, Mohon Dimaklumi

VIVA – Pemerintah Kota Depok meminta pengertian masyarakat terkait bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diakui belum merata. Terkait hal itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kota Depok pun berjanji bakal melakukan evaluasi.

Cara Pos Indonesia Salurkan Bansos ke Keluarga Penerima Manfaat

“Terkait penyaluran JPS, dimohon pengertiannya kepada semua pihak bahwa dalam kondisi darurat seperti ini semua serba cepat, sehingga masih banyak ditemukan kekurangan dalam banyak hal, baik terkait sasaran maupun mekanisme penyaluran,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, pada Selasa 21 April 2020.

Namun demikian, lanjut Dadang, pihaknya berjanji akan terus melakukan penyempurnaan terkait data dan mekanisme penyaluran. “Ini kami lakukan agar hal-hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi lagi.”

Target 4 Juta KPM, Penyaluran Bansos Pos Indonesia Sudah 97 Persen

Dia mengungkapkan penerima JPS adalah warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS. Yang termasuk dalam data non DTKS adalah penduduk rentan (terdampak ekonomi) dan berdomisili di Kota Depok.

“Ini baik yang ber-KTP Depok maupun yang ber-KTP luar Kota Depok yang terdampak Covid-19 yaitu, keluarga miskin atau rentan miskin, pekerja sektor informal atau harian, individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial,” tuturnya

Pos Indonesia Bakal Salurkan Bansos-PKH Buat 44.476 Keluarga Penerima Manfaat di Bali

Data ini, lanjut Dadang, divalidasi oleh Dinas Sosial Kota Depok. Ia menyebutkan, dari data yang sudah divalidasi, 30.000 Kepala Keluarga (KK) dibantu oleh Pemerintah Kota Depok dan sisanya diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

“Mari bersatu melawan Covid-19, dengan melaksanakan PSBB [Pembatasan Sosial Berskala Besar] dan protokol yang sudah dikeluarkan pemerintah. Sebarkan kebaikan dalam membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” katanya

Untuk diketahui, sejumlah warga di beberapa wilayah di kota itu mengaku tidak menerima bantuan sosial meski telah menyertakan data sesuai dengan syarat yang diminta pemerintah daerah. Salah satunya terjadi di lingkungan RT 02/06 Cipayung, Depok.

Di tempat itu, seluruh warga yang dianggap layak mendapat bantuan terpaksa gigit jari lantaran bantuan yang dijanjikan nyatanya tidak mereka terima. Ketua RT setempat, Suryana mengaku, sedikitnya ada 49 KK yang sampai saat ini belum mendapat bantuan dari Pemkot Depok.  

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya