VIVAnews - Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) melakukan survei mengenai pendidikan tinggi di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Data hasil survei menunjukkan bahwa 80,67 persen mahasiswa di Indonesia belum mendapatkan dukungan pembelajaran daring dari perguruan tinggi tempat mereka belajar.
Padahal, mereka diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran melalui internet. Direktur Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi (LKPT) PP IPNU, Toufikur Rozikin, mengatakan survei ini mengacu pada Surat Direktur Jendral (Dirjen) Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayan Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang masa belajar penyelenggaraan program pendidikan.
Di samping itu, survei juga mengacu pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19, Kemendikbud telah mengganti metode belajar di sekolah dengan belajar dari rumah.
Tak ayal, dalam penelitian ini juga ditanyakan perihal fasilitas pembelajaran daring (kuliah dari rumah) yang diberikan pihak kampus mengingat sudah dilakukannya pembayaran uang kuliah.
Namun, perkuliahan biasa hanya berjalan kurang dari satu bulan sehingga banyak tuntutan mahasiswa untuk pengganti sebagian uang kuliah yang telah mereka tunaikan dengan fasilitas pembelajaran daring, seperti kuota internet. Data menunjukkan bahwa mereka yang menjawab tidak memadai berjumlah 62,53 persen, sedangkan sisanya 37,47 persen menjawab fasilitas sudah memadai.
Hasil survei LKPT PP IPNU juga menunjukkan 61,10 persen mahasiswa setuju dengan penggantian tugas akhir dalam hal ini skripsi diganti sesuai kebijakan perguruan tinggi seperti penulisan jurnal. Kemudian 23,39 persen menjawab tidak setuju, dan sisanya 15,51 persen menjawab tidak tahu.
“Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menginginkan metode baru dalam menyelesaikan tugas akhir,” kata Toufik kepada wartawan, Minggu, 3 Mei 2020.
Adapun mengenai efektivitas metode daring (belajar dari rumah), mayoritas mahasiswa menjawab tidak efektif, yakni sebesar 69,45 persen, sedang yang menjawab efektif 24,58 persen, 2,63 persen kurang efektif, 1.91 persen tidak tahu, dan 1,43 persen menjawab lainnya.
Dengan demikian, Toufik menuturkan bahwa kondisi saat ini mahasiswa menginginkan dosen memberikan pelajaran yang kreatif, dan dapat menyesuaikan kondisi fasilitas pendidikan mahasiswa, seperti jaringan internet yang lemah di beberapa daerah di Indonesia.
Selain itu, LKPT PP IPNU juga melihat ragam pendapat mahasiswa mengenai kinerja pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19, 15,04 sangat baik, 69,69 persen cukup baik, 14,32 persen kurang baik, 0,95 persen tidak baik. Kemudian kinerja Kemendikbud dalam menangani penyebaran Covid-19 di dalam satuan pendidikan tinggi, 10,98 persen sangat baik, 56,63 persen cukup baik, 22,20 persen kurang baik, sisanya 1,19 persen tidak baik.
Ketua Umum PP IPNU Aswandi Jailani berharap survei ini bisa menjadi referensi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan. “Kami berharap stakeholder pendidikan mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta dan para dosen dapat memformulasikan metode belajar dari rumah yang efektif dan kreatif,” ujarnya.
Melaui hasil survei ini, PP IPNU mewakili pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia, mengapresiasi kinerja pemerintah pusat dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. "Namun, kami juga menginginkan hak kami untuk mendapatkan pelajaran melaui metode belajar yang efektif,” katanya.
Survei tersebut melibatkan 419 mahasiwa, dari 34 provinsi di Indonesia. Periode pengambilan data dilaksanakan pada 23 April sampai dengan 1 Mei 2020 dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.
Tercatat, 52,51 persen responden merupakan mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan 47,49 persen lainnya mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta. Pengisian kuesioner menggunakan google form, dengan margin of error 5 persen.
