Puncak Gelombang Pertama COVID-19 di Indonesia Dinilai Tak Berujung

"Perkada itu mengatur tentang penegakan hukum disiplin pencegahan penyebaran Covid, seperti kewajiban pakai masker, larangan kerumunan, jaga jarak, dan penerapan protokol sectoral seperti di pasar, dan diikuti sanksi sosial bila dilanggar sesuai local wisdom di daerah seperti membersihkan jalan, push up, menyanyikan Indonesia Raya, sanksi administratif," kata Kastorius.

Saat ini, seluruh provinsi telah mengeluarkan perkada, dan hampir seluruh pemerintah kota/kabupaten juga mengeluarkan peraturan ini.

"Targetnya nanti hari Jumat depan, seluruh daerah telah melaksanakan rapat koordinasi bersama untuk sosialisasi isi perkada itu untuk kemudian segera diterapkan.

"Langsung jalan setiap hari mereka patroli, menyisir tempat-tempat kerumunan, lalu lintas, siapa tidak pakai masker akan dihukum sesuai perkada itu, ini sebagai metode efek jera agar pelan-pelan masyarakat menaati protokol kesehatan dan diharapkan entry poin perubahan perilaku di masyarakat," kata Kastorius.

Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pelopor pelaksanaan rakor penegakan protokol kesehatan pada Selasa (15/09) lalu.

Kemendagri mencatat masih terdapat 68 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah dan 51 kabupaten/kota yang sedang dalam proses penyusunan terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.