Puncak Gelombang Pertama COVID-19 di Indonesia Dinilai Tak Berujung

Peneliti ITB Nuning, pengurus Permapkin Hermawan, dan pengamat Devie berpendapat solusi atas penambahan kasus berujung pada satu kesimpulan yaitu pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari level keluarga untuk mengubah perilaku.

"Cuma satu, yaitu laksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat dengan mengubah perilaku dimulai dari satuan terkecil yaitu keluarga karena menunggu vaksin butuh waktu panjang dan tidak bisa masif," kata Nuning.

• Indonesia akan kirim pekerja migran dengan `protokol kesehatan sebagai harga mati`, pegiat sebut calon pekerja `jadi kelinci percobaan`
• Tak punya jaringan internet, ratusan juta pelajar di Asia Selatan terancam putus sekolah selama pandemi Covid-19
• Klaster keluarga Covid-19 terjadi di lima kota besar di Indonesia, pakar sebut bisa berkontribusi hingga 85% terhadap peningkatan kasus

"Solusinya adalah community-based fighting initiative, atau perang akar rumput melawan Covid. Contoh, kalau mulai dari keluarga, PRT, dan kampung ada kesadaran kolektif menegakkan protokol kesehatan dan menyediakan tempat isolasi mandiri, tidak ada stigmatisasi, kebutuhan pokok dipenuhi, menjaga kebersihan bersama maka akan sangat terminimalisir kematian dan pasien di RS," kata Hermawan.

"Pertama adalah sosialisasi tiada henti dan tidak pernah bosan. Kedua edukasi tokoh publik karena karakter masyarakat patron-klien sehingga memberikan info benar dan positif. Ketiga, demonstrasi simbolik menunjukkan peti, baju APD, dll di tempat umum meningkatkan sense of crisis yang telah memudar, dan terakhir adalah terus melakukan isolasi bagi yang positif," kata Devie.

Dari sosialisasi hingga penegakan hukum

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan pemerintah telah melakukan beragam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

"Membuat buku panduan dan dibagikan ke seluruh daerah, gerakan pembagian masker. Dan September ini strateginya Mendagri instruksikan jajarannya mendesak seluruh pemda mengeluarkan peraturan kepala daerah (perkada) tentang penegakan hukum protokol kesehatan.