Politikus PDIP: Beda Kritik dengan Hinaan Sangat Jelas

Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus.
Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus.
Sumber :
  • Tangkapan layar

Deddy mengatakan yang terjadi saat ini adalah orang merasa ingin bebas sebebas-bebasnya bersuara tidak peduli dengan aturan yang berlaku. Padahal hukum ada untuk membangun suatu peradaban yang sudah disepakati.

"Itu untuk apa, untuk menjaga kerukunan, ketertiban dan sebagainya," katanya.

Terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi, Deddy menyatakan konteksnya adalah Ombudsman. Bagaimana masyarakat memberi masukan berupa kritik untuk perbaikan pelayanan publik, pengawasan penyelenggaraan negara, pemerintahan dan sebagainya.

Di luar konteks itu, kata dia, setiap warga negara berhak bersuara, dalam arti berhak mengkritik juga.

"Yang sering menjadi rancu adalah pertama sebenarnya hukum mau taruh di mana? Kita sudah sepakat ada undang-undang sebagai kerangka hukum kita berinterksi di masyarakat tapi kita berharap jangan dipakai. Gimana sih. Kenapa itu dipakai, ya namanya negara hukum, kok anda nggak mau dipakai," kata Deddy.

Salah satu penceramah di tanah air, Haikal Hassan, yang ikut dalam diskusi tersebut menyatakan ketidaksetujuannya, khususnya ketika Jokowi disebut tidak memiliki urusan dengan masalah hukum terkait UU ITE.

Menurut Haikal, Jokowi tetap memiliki urusan karena dia yang minta dikritik. Selain itu, Jokowi adalah presiden, kepala pemerintahan, dan kepala negara.