- VIVA/M Ali Wafa
VIVA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Umar Arsal, menegaskan tidak ada politik dinasti dalam Partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut dia, AHY menjadi ketua umum karena terpilih saat Kongres Demokrat 2020 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Siapa bilang politik dinasti, toh semua diserahkan secara demokratis, siapa saja mau mencalonkan diri terbuka. Sampai akhir pendafaran, hanya AHY yang ikut dalam kontestan ketum," kata Umar melalui keterangannya pada Minggu, 21 Maret 2021.
Maka dari itu, Umar menilai terlalu berlebihan para pihak yang menyebut Partai Demokrat tidak sesuai dengan namanya yakni tak demokratis. Padahal, terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah melalui cara yang demokratis yaitu kongres sesuai dengan aturan internal partai.
“Jadi terlalu berlebihan dan mengada-ngada tidak demokratis kongres kemarin. Saya anggap itu ocehan seglintir orang yang berambisi merebut Partai Demorkat," ujarnya.
Baca juga: Tiga Petinggi Demokrat di Riau Dipecat karena Ketahuan Hadiri KLB
Ia mengatakan AHY dipilih menjadi ketua umum karena keinginan sejumlah kader partai di daerah. Karena, mereka melihat sosok yang layak dijual karena popularitasnya setelah SBY dalam Partai Demokrat yaitu AHY. Maka, hal wajar apabila partai ini membutuhkan sosok yang layak dijual ke rakyat.
“Beli sesuatu saja butuh marketing yang handal agar penjualan laris, dan Partai Demokrat melakukan yang sama. Bayangkan, partai itu tidak hanya program yang dijual tapi juga ketokohan atau figur. AHY layak untuk para kader," kata dia.
Di samping itu, Umar juga menilai AHY memiliki DNA yang matang menjadi tokoh dibanding sosok Marzuki Alie, Jonny Allen, Alex Sopacua maupun Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang ingin merebut Partai Demokrat.
"Maaf, Marzuki Alie saja waktu pemilihan gagal. Max sudah tidak jelas pindah-pindah partai. Begitu juga Moeldoko tahu-tahu di Partai Demokrat. Yang saya tahu dia (Moeldoko) di Partai Hanura," katanya.
Demokrat Sebut "Wajar dan Sah-sah Saja" Parpol KIM Minta Jatah Menteri kepada Prabowo
Partai Demokrat memaklumi keinginan partai politik sesama anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendapatkan jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.
