Farhan Ingatkan Para Ahli Tahan Diri Kritik Keefektifan PPKM Darurat
- dok Jasa Marga
VIVA – Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengusulkan agar pemerintah membentuk tim khusus atau tim ad hoc untuk menyelidiki sekaligus menangani kasus penularan COVID-19 yang belum terkendali di Jawa dan Bali meski telah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dia mengingatkan, lonjakan COVID-19 di kota-kota besar tak terhindarkan, terutama di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya.
"Karena angka kasus positif COVID-19 DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu kota negara ini perlu perhatian khusus. Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat; sumber melonjaknya kasus positif ada di mana,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Juli 2021.
“Khusus Jakarta, Bogor, Tangerang/Tangerang Selatan, Depok, Bekasi,” Farhan menambahkan, “jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran COVID-19.”
Penularan COVID-19 kategori klaster keluarga, menurutnya, menyumbang terbesar peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Maka pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus di daerahnya masih terus meningkat.
Menurutnya, klaster keluarga yang mendominasi lonjakan menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi setempat dengan menyediakan tempat isolasi yang ramah terutama bagi anak-anak. Ditengarai, klaster keluarga di daerah itu menjadi persoalan tersendiri dalam peningkatan penyebaran COVID-19.
Jika memang faktanya seperti ini, katanya, maka DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten wajib menyediakan tempat isolasi mandiri dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai.
Menurut Farhan, zona yang memberlakukan PPKM tengah dalam kondisi krisis baik SDM maupun ekonomi. Pemerintah perlu lebih terbuka menjelaskan duduk perkara penyebab makin tingginya penambahan itu agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.
"Dalam situasi krisis ini, semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga, bahkan naik. Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat," ujarnya.
Farhan juga meminta semua tokoh untuk tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan provokasi mengenai penilaian kegagalan PPKM Darurat dalam memutus rantai penularan COVID-19. "Para ahli, entah bidang apa pun, perlu mengerem diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung.”
“Kita berharap situasi krisis pandemi ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula," katanya.
