- VIVA/ Eduward Ambarita
VIVA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu 6 Oktober 2021.
Kedatangan Kiai Said, guna melaporkan pelaksanaan Muktamar ke-34 NU yang rencananya akan digelar di Lampung, pada Desember 2021. Pelaksanaan muktamar telah disepakati setelah melalui Pleno Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar yang diselenggarakan, baru-baru ini.
“Yang kita bicarakan pertama melaporkan hasil Munas Konbes NU tanggal 25-26 kemarin di Hotel Syahid bahwa Kita NU akan melaksanakan Muktamar pada Desember 2021 tanggal 23-25,” kata Kiai Said di Istana usai pertemuan, Rabu 6 Oktober 2021.
Kiai Said Aqil menjelaskan, bahwa Muktamar NU merupakan forum tertinggi organisasi itu. Dia memastikan, meski digelar di tengah kondisi pandemi COVID-19 tatap akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Juga akan disertai izin dari Satgas COVID-19 nasional.
Said pun menampik kedatangannya menemui Presiden guna meminta dukungan sebagaimana dorongan sejumlah kiai sepuh di daerah, yang telah memintanya maju kembali.
“Dengan Presiden hanya masalah penyelenggaraan muktamar sukses berhasil, mohon dukungan. Bukan dukungan calon, dukungan muktamar agar lancar,” ujar Said.
Soal kontestasi, Kiai Said bilang siapapun kader-kader NU, punya kesempatan memimpin organisasi Islam terbesar itu. Kiai Said juga bilang, beberapa dukungan kiai sepuh yang sudah mendukungnya seperti Tuan Guru Turmudzi Badaruddin (Lombok), KH Abuya Muhtadi Dimyathi Al-Bantany (Banten), sesepuh dari Cirebon, Kiai Hasan.
Selain itu, Kiai Said juga berbincang dengan Presiden terkait penyelenggaraan PON, infrastruktur hingga penanganan radikalisme di Tanah Air.
“Kader harus siap kalau banyak permintaan. Walaupun sampai saat ini saya belum men-declare secara resmi, tetapi permintaan sudah sangat banyak,” ujarnya.
Nama-nama Calon Anggota Pansel KPK Masih Digodok Presiden Jokowi
Presiden Jokowi menghormati harapan dan masukan yang diberikan oleh seluruh elemen masyarakat, dalam pembentukan panitia seleksi atau Pansel calon pimpinan dan Dewas KPK.
