Prabowo Dukung Kasus Proyek Satelit Kemhan Diusut Tuntas

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menjelaskan pengungkapan kasus proyek satelit Kementerian Pertahanan pada 2015 mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain Jokowi, beberapa menteri seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mendukung kasus ini di bawa ke peradilan pidana.

Baca Juga

Datangi Rumah Prabowo, Khozinudin Bawa Surat Desakan Gibran Mundur, Begini Nasibnya

"Presiden juga meminta agar segera dibawa ke ranah peradilan pidana. Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat. Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika juga tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan," kata Mahfud dalam akun Instagramnya, @mohmahfudmd yang dikutip VIVA pada Minggu, 16 Januari 2022.

Dia mengatakan Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah menyampaikan jangan ada pengistimewaan terkait dugaan korupsi ini. Pun, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pengusutan kasus ini.

Baca Juga

Prabowo Sebut Pendidikan Butuh Investasi yang Besar, Akui Korupsi Sesungguhnya Awal Kehancuran Bangsa

"Bahkan Menhan dan Panglima TNI tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan kepada korupsi dari institusi apa pun, semua harus tunduk pada hukum. Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata juga menyatakan kesiapannya dengan mantap untuk mengusut kasus ini," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Mahfud menjelaskan alasan pemerintah terutama dirinya yang baru membongkar kasus yang merugikan negara ratusan miliar rupiah tersebut. Pengadaan satelit komunikasi pertahanan atau Satkomhan itu diduga sudah ada pada 2018.

Baca Juga

Prabowo: Kalau Kita Tak Belajar Sejarah, Kita Akan Ulangi Kesalahan Pemimpin Terdahulu



VIVA Militer: Menkopolhukam RI, Mahfud MD

Photo :

• tniad.mil.id

Menurut dia, saat itu dirinya belum menjadi Menko Polhukam sehingga tak mengetahui adanya kasus tersebut.
Dia juga mengaku baru mengetahui ada laporan pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura terkait gugatan PT Navayo. Hal ini untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima Kemhan.

"Saya kemudian mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali-kali tetapi ada yang aneh. Sepertinya ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya," tutur Mahfud.

Dia juga menyebut dirinya meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT). "Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan," kata Mahfud.

Mahfud sebelumnya melaporkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proyek pengadaan satelit Kemhan pada 2015. Mahfud mengatakan, negara mengalami kerugian ratusan miliar rupiah. 

Halaman Selanjutnya

Dia menyebut, dugaan pelanggaran terjadi pada 2015-2016 dalam membuat Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Proyek tersebut memiliki nilai kontrak yang sangat besar. Padahal, saat itu, anggarannya sendiri belum ada.