- VIVA/Rifki Arsilan
VIVA – Usulan PDIP supaya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Di antaranya dari Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
Mardani mengatakan bahwa sikap PKS terhadap UU IKN sudah jelas menolak. Namun, soal nama Ahok yang diusulkan PDIP ke Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala Badan Otorita IKN, menurut dia, asalkan tidak menimbulkan kegaduhan.
"PKS menolak undang-undangnya itu. Memang di UU, diajukan dan ditunjuk oleh Presiden, jadi monggo saja Presiden tunjuk yang punya dua hal, kapasitas dan integritas," kata Mardani kepada awak media, Jumat, 28 Januari 2022.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera
- VIVA/Syaefullah
Menurut Mardani, siapapun nama yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Kepala Badan Otorita IKN, diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan politik. Sebab, itu justru bisa memberikan kredit poin bagi Presiden.
"Pesan kami dua hal, cari yang punya kapasitas dan integritas dan tidak menimbulkan kegaduhan politik," ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP memiliki nama yang dinilai layak untuk memimpin IKN. Nama itu adalah Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Anggotanya Minta Money Politics Dilegalkan, PDIP Sebut itu Sarkas: Dia Muak Maraknya Money Politics
Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, memberikan penjelasan terkait pernyataan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Hugua yang meminta KPU untuk melegalkan money politics.
