VIVA - Ketua DPR, Puan Maharani, memaparkan peran anggota legislatif dalam upaya penanganan bencana alam dalam Forum Global Pengurangan Risiko Bencana atau 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center, pada Kamis, 26 Mei 2022.
Puan Maharani
- DPR RI
Kerja-kerja Penguatan Politik
Menurut dia, ada kerja-kerja penguatan politik yang dilakukan parlemen untuk ambil bagian dalam memitigasi dan mengupayakan penanganan bencana.
“Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana yaitu sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen,” kata Puan.
Baca juga: Presiden Jokowi Dipastikan Buka Langsung GPDRR 2022 di Bali
Perkuat Kebijakan Pembangunan
Kata Puan, ada empat hal yang dilakukan parlemen sebagai langkah penguatan politik untuk penanganan bencana tersebut. Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
“Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat umum, dan industri,” ujar mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini.
Beri Landasan Hukum
Selanjutnya, Puan mengatakan DPR memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana. “Keempat, memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana,” kata dia.
Di samping itu, Puan menambahkan komitmen DPR bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan risiko bencana. Dengan begitu, ia yakin konferensi ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat.
“Dapat diimplementasikan dalam memperkuat resilience dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Resiliensi bencana yang berpusat pada manusia dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian, daya dukung alam dan lingkungan hidup. Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak, tanpa menunda,” katanya.
Mardiono Sebut Ada Sistem yang Sengaja Kalahkan PPP hingga Tak Lolos Masuk Parlemen
Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyebut ada sistem yang sengaja membuat partainya tak lolos ambang batas parlemen atau parliamantary threshold 4 persen.
