Ketum Dekopin Sebut Koperasi Harus Punya Sistem Manajemen yang Bagus
VIVA Nasional – Gerakan koperasi di Indonesia, diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Dr Sri Untari Bisowarno mengatakan, maka insan koperasi tidak boleh gampang berpuas diri.
Itu dikatakannya dalam Forum Bisnis dan Seminar Nasional, yang berlangsung di Ballroom Quest Hotel, Kota Semarang, Kamis 25 Agustus 2022. Ada 2 hal yang diangkat yaitu optimalisasi retail dan peningkatan kapasitas permodalan koperasi.
"Untuk mempersiapkan SDM koperasi ini agar memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Juga ekosistem yang sedang terbangun hari ini membuat kita tidak boleh merasa berpuas diri," kata Sri Untari, dalam keterangannya dikutip Sabtu 27 Agustus 2022.
Maka menurutnya, perlu berbagai pihak dan lembaga yang memiliki kapasitas dan kemampuan, untuk membantu percepatan gerakan koperasi Indonesia. Terlebih perkembangan dunia yang selalu dinamis.
"Kenapa banyak koperasi hanya mengurus simpan pinjam, yang dalam satu bulan hanya 1,5 maksimal 2 %. Kalau kita menguatkan bidang riteail untung terendah kita minimal 6 % per bulan. Itu sudah saya lakukan padahal kita mengambil keuntungan margin terendah," jelasnya.
"Harapan saya, di Jawa Tengah ini kita gebrak. Supaya memulai untuk bagaimana supaya retail retail koperasi ini bisa hidup. Ini penting sekali bagi kita, sehingga kita tidak hanya berdiri di zona nyaman," sambung Untari.
Penguatan permodalan koperasi, menurutnya penting juga. Oleh sebab itu, pihaknya mengundang Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB K-UMKM) dan Permodalan Nasional Madani (PNM).
Maka syarat utama bagi koperasi untuk bisa mendapatkan akses dari LPDB atau PNM, adalah akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Dengan begitu akan terlihat koperasi mana yang sehat dan tidak.
"Supaya mendapat kepercayaan dari anggota dan masyarakat, koperasi harus memiliki sistem serta manajemen yang bagus dengan menerapkan prinsip good cooperative governance. Sehingga kalau bisa seperti itu, tidak akan kemudian ada koperasi kebingungan, kalau modalnya banyak," urai Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang, Jawa Timur itu.
Pihaknya juga dalam meningkatkan kepercayaan pada masyarakat terhadap koperasi, sedang merancang skema sistem layanan informasi koperasi. Yang bekerja sama dengan PT. Kredit Biro Indonesia Jaya yang telah terverifikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Secara prinsip skema sistem layanan informasi koperasi ini mirip dengan BI Checking yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit," katanya.
