- DPR RI
Jakarta- Mabes Polri dan Satuan Tugas (Satgas) Tambang diminta memberangus mafia tambang yang menimbulkan konflik atau sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan.
Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Pangeran Khairul Saleh. Kata dia, polemik ini tak kunjung reda buntut dugaan ulah mafia tambang yang sampai sekarang masih tidak tersentuh hukum.
Ilustrasi - Tambang batu bara
- ANTARA FOTO
Menurut dia puncaknya saat diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Mendagri tahun Nomor 50 Tahun 2014 tentang perbatasan wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara.
“Audiensi khusus dengan rekan Komisi II DPR RI yang mempunyai tugas terkait dengan permasalahan serta mitra kerja langsung dengan Kementerian Dalam Negeri sudah di lakukan harapannya semoga ada formulasi untuk memecahkan masalah dengan segera,” kata dia kepada wartawan, Jumat 14 Juli 2023.
Fakta Permendagri 50/2014 direvisi jadi Permendagri 76/2014 mengenai Batas wilayah Kab. Muba dengan Kab. Muratara terbit jelang empat hari pergantian presiden dan dinilai cacat prosedur lantaran Bupati Muba dan DPRD-nya tak pernah tanda tangan kesepakatan tapal batas itu.
“Saya pribadi sendiri pernah mengalami permasalahan yang sama tatkala dulu pernah menjadi Bupati di Kalimantan Selatan. Memang tidak mudah menyelesaikan tetapi dengan niat jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujar dia.
Dia mewanti-wanti potensi adanya pihak yang memancing di air keruh, dalam hal ini indikasi keterlibatan mafia tambang. Modus yang dipakai mafia tambang yaitu dengan cara menggeser batas daerah dalam melegalkan wilayah tambang.
“Ini jangan dianggap sepele oleh pihak terkait. Saya selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang memperoleh masukan dari masyarakat, tentu tidak diam dan membiarkan potensi pelanggaran hukum serta potensi kerugian masyarakat dan negara,” ujar dia.
Ilustrasi truk tambang
- ABB
Lebih lanjut dia mengingatkan Satgas tambang dan Mabes Polri menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum guna menjaga Sumber Daya Alam daningkungan serta kamtibmas wilayah itu. Pemerintah pusat khususnya kementerian terkait, lanjut Khairul, harus aktif terhadap permasalahan ini lantaran kewenangan pertambangan sekarang ada di pemerintah pusat.
“Saya berkomitmen mengawal sesuai tugas saya di Komisi III perihal potensi pelanggaran yang terjadi. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” katanya lagi.
