Jokowi Ingin Bangun Gudang Logistik di Papua Tengah Pasca Kasus Kelaparan

Menko PMK Muhadjir Effendy.
Sumber :
  • Agus Rahmat/VIVA.

Jakarta –  Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, melaporkan hasil kunjungan kerjanya terkait peristiwa kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kepada Presiden Joko Widodo. Jelas Muhadjir, persoalan ini sudah bisa teratasi.

Nasib Jokowi di PDIP, Kaesang Pangarep Tidak Ingin Ikut Campur: Itu Urusan Partai Lain

“Masalah kekeringan di Kabupaten Puncak sekarang sudah teratasi. Jadi, suplay logsitik sudah lancar dan sudah bisa landing di Lembah Agandugume yang kemarin belum dimungkinkan sekarang sudah mulai bisa landing walaupun belum maksimal. Tetapi, Insya Allah sudah teratasi,” kata Muhadjir di Jakarta pada Selasa, 8 Agustus 2023.

Presiden Jokowi, lanjut Muhadjir, sudah memberikan persetujuan untuk membangun gudang logistik di Distrik Agandugume. Selain itu, akan ditempatkan tenaga keamanan permanen yang menjaga gudang logistik tersebut.

PM Singapura akan Temui Jokowi Pekan Depan, Bahas Energi Hingga IKN

“Sehingga, kita harapkan tahun depan paling tidak sebelum ada solusi yang lebih strategis, itu sudah akan kita drop logistik kira-kira bulan Maret-April, sehingga pada waktu terjadi krisis sudah tersedia bahan pangan,” jelas mantan Mendikbud RI itu.

Kemudian, Muhadjir juga sudah meminta beberapa perguruan tinggi termasuk di Papua dan IPB, untuk mencari varietas umbi-umbian yang sekiranya tahan dengan cuaca di sana. Sehingga, nanti bisa lebih memungkinkan ada penanganan yang lebih permanen.

Menlu Singapura Bertemu Jokowi di Istana Negara, Ini yang Dibahas

“Jadi, nanti kalau kondisi sudah kondusif akan kita upayakan penanganan yang lebih komprehensif,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Lebih lanjut dijelaskan Muhadjir, untuk pembangunan gudang logistik sudah disetujui Presiden Jokowi. Selanjutnya, kata dia, kemungkinan akan diadakan rapat terbatas menteri atau dengan melibatkan unsur yang lain.

“Ada unsur keamanan, PUPR, Kemendagri, tentu juga Kementerian Pertanian. Jadi nanti akan kita tindak lanjuti,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya