Soal Kasus Korupsi Sistem Pengawasan TKI, KPK Minta Cak Imin Kooperatif
- istimewa
Jakarta – Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 2012 silam. Saat itu, Cak Imin menjabat sebagai Menteri Ketenegakerjaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya membuat jadwal kepada Cak Imin agar bisa memenuhi panggilan untuk diperiksa terkait dugaan kasus itu. Lembaga antirasuah telah menjadwalkan Cak Imin untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa 5 Sepetember 2023.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
- VIVA/Zendy Pradana.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri berharap Cak Imin bisa hadir dalam proses pemeriksaan sebagai saksi.
"Kami berharap siapapun yang dipanggil tim penyidik KPK kooperatif hadir sesuai waktu yang ditentukan tim untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK," ujar Ali Fikri kepada wartawan pada Senin 4 September 2023.
Ali menuturkan bahwa setiap saksi yang hendak diperiksa itu bakal dikirimkan surat tiga hari sebelum waktu pemanggilan.
Sementara itu, Cak Imin dalam diskusi 'TalkShow' bersama dengan Najwa Shihab di akun YouTube pribadinya menyatakan bahwa dirinya tak bisa hadiri pemanggilan sebagai saksi.
Cak Imin menjelaskan bahwa ketidakhadirannya sebagai saksi hari ini lantaran dirinya harus terbang ke Banjarmasin. Dia menyatakam harus menjadi salah satu pembuka di acara tersebut.
"Saya sudah dapat surat pemanggilan, sebetulnya saya mau datang, tapi acara saya di Banjarmasin, ini pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran sedunia Internasional, saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman Jami'atul Quro' wal Hufadz (JQH) organisasi para hafiz dan qori quran NU," ujar Cak Imin
Setelahnya, Cak Imin pun meminta kepada lembaga antikorupsi agar memberikan jadwal ulang pemeriksaan yang digadang-gadang dirinya terlibat kasus korupsi di Kemnaker RI.
"Jadi saya sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ internasional dari banyak negara, sebagai wakil ketua DPR saya harus membuka itu maka kemungkinan saya minta ditunda," tukasnya.
