Anggota BPK Ini Dorong Pemda Buat E-RAT Guna Tangguh Hadapi Krisis
- ANTARA/Sumarwoto
Jakarta – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pius Lustrilanang mendorong para kepala daerah membuat alat ukur Electronic Resilience Assessment Tool atau E-RAT, untuk memfasilitasi lembaga/organisasi menilai dan mengukur tingkat ketahanan di saat krisis berdasarkan delapan dimensi penting ketahanan.
Pius menyampaikan, dari hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh BPK, menunjukkan banyak permasalahan terjadi di daerah yang menguatkan pentingnya konsep resiliensi bagi pemerintah daerah. Konsep resiliensi dalam konteks daerah tersebut dikatakan Pius telah ada sejak tahun 1970.
Konsep ini awalnya menjelaskan tentang cara sistem daerah atau perkotaan dalam mengatasi stres/tekanan dan gangguan yang disebabkan oleh faktor ekstemal, misalnya bencana alam. Resiliensi didefinisikan sebagai ketahanan (persistensi) hubungan antar sub-sistem di dalam sistem dan kemampuannya untuk menyerap shock/krisis, bertahan dan kemudian bangkit.
Dengan kata lain, resiliensi adalah kapasitas suatu sistem untuk menghadapi gangguan/krisis/shock dan tetap dapat survive untuk mempertahankan fungsi dan kontrolnya.
Pius mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukannya bersama tim, ditemukan ada delapan dimensi ketahanan, yaitu risk management practice (praktik manajemen risiko), leadership capabilities (kemampuan kepemimpinan), info technology capabilities (kemampuan teknologi informasi), alliance management capabilities (kemampuan manajemenaliansi), strategic formation capabilities (kemampuan merumuskan strategi), new product/service development capabilities (kemampuan mengembangkan produk/layman baru), organizational resilience (resiliensi organisasi), dan organizational financial resilience (resiliensi keuangan organisasi).
“Alat ukur E-RAT dapat membantu memotret kondisi objektif di daerah dalam menghadapi ketidakpastian tinggi dan dinamika perubahan yang dinamis menuju ketahanan survival pemerintah daerah. E-RAT juga menyediakan alat, akses ke pengetahuan, pemantauan, dan pelaporan yang akan mendukung pemerintah daerah mengurangi risiko dalam membangun ketahanan,” kata Pius dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 September 2023.
Pius menambahkan, manfaat pengukuran ketahanan di tingkat pemerintah daerah ini dapat membantu para kepala daerah dalam mengidentifıkasi faktor risiko yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan komunitas di daerahnya.
“Membantu pimpinan daerah memprioritaskan sumber daya dan investasi untuk membangun ketahanan yang lebih baik. Serta membantu pimpinan daerah melacak kemajuan dari waktu ke waktu dan mengevaluasi keefektifan upaya kebijakan dan kegiatan program yang sudah dilakukan.” kata mantan anggota Fraksi Gcrîndra dan Wakîl Ketua Komisi IX DPR RI ini.
Pentingnya Electronic Resilience Assessment Tool bagi pemerintah daerah juga dikemukakan Pius di hadapan Civitas Akademika Unsoed, saat dikukuhkan sebagai Profesor Honoris Causa (HC) atau Guru Besar Tidak Tetap, di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, hari ini. Membawa orasi berjudul Delapan Dimensi Resiliensi Pemerintah Daerah, Pius menekankan E-RAT dapat membuat pemerintah daerah menjadi tangguh dan berkompeten dalam menghadapi krisis.
Prinsip delapan dimensi pengukuran resiliensi pemerintah daerah dikemukakan Pius sudah dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Utara. Hasilnya antara lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki kekuatan pada dimensi leadership capabilities.
Selain itu terdapat dimensi yang perlu ditingkatkan yaitu kemampuan teknologi informasi, dan resiliensi keuangan organisasi. Hasil pengukuran tersebut memberikan saran rekomendasi pilihan kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan kinerja dan daya resilicnsinya.
“Jadi alat ukur E-RAT ini bukan hanya sekadar jargon saja, tapi sudah pemah diuji dan terbukti hasilnya sangat bermanfaat bagi para pemimpin di daerah,” ujar aktivis yang dikenal sebagai Sekjen Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) saat menumbangkan rejim Orde Baru pada masa Reformasi 1998 ini.
Pengukuhan Pius sebagai Guru Besar Tidak Tetap di Universitas Jenderal Soedirman dihadiri sekitar 1.000 undangan, diantaranya sejumlah menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, para gubernur, walikota dan bupati. pimpinan BUMN/BUMD, petinggi LKPD, pimpinan TNI/Polri, para rektor dan dekan. Turut hadir pula pimpinan KPK, Profesor tamu dari negara sahabat, para aktivis demokrasi, pimpinan partai politik dan anggota DPR/DPRD. Pengukuhan Pius sebagai Guru Besar Tidak Tetap ini dipimpin langsung oleh Rektor Unsoed, Prof Dr. lr. Akhmad Sodiq. M.Sc.
