Rekomendasi Munas-Konbes NU: Pendekatan Kekerasan di Rempang Harus Dihentikan
- TV NU
Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah untuk menghentikan aksi kekerasan dalam kasus sengketa tanah di Rempang, Kepulauan Riau.
Hal itu ditegaskan kembali melalui hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar sejak Senin, 18 September 2023. Salah satu hasil rekomendasi yang dibacakan ialah terkait dengan permasalahan di Rempang.
"Terkait masalah yang berkembang, terutama masalah Rempang. Pertama, penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat harus dihentikan," kata Ketua Komisi Munas Alim Ulama dan Konbes NU, KH Ulil Abshar Abdalla saat membacakan rekomendasi di Asrama Haji, Pondok Gede, Selasa, 19 September 2023.
Kata Kiai Ulil, pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak boleh dicapai dengan melanggar hak masyarakat kecil. Sebab, kalau itu terjadi maka pembangunan hanyalah menjadi sarana untuk memenuhi tujuan manusia itu sendiri.
"Karena itu, kemaslahatan manusia harus menjadi pertimbangan pokok," ungkapnya.
Bentrok aparat vs warga di Pulau Rempang
- Dok. Istimewa
Selanjutnya, Kiai Ulil juga meminta semua pihak mulai dari pemerintah maupun masyarakat untuk cooling down. Pemerintah diminta untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam menangani kasus di Rempang ini.
"Pemerintah haruslah mendengar aspirasi rakyat sebaik-baiknya sehingga kepentingan investasi tidak mengorbankan hak rakyat kecil," kata Kiai Ulil.
"Terakhir, ini imbauan kita, mengajak masyarakat di Rempang bersabar dan terus berdoa kepada Allah agar mencapai solusi terbaik dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak terutama pihak masyarakat," pungkasnya.
Jokowi Utus Menteri Bahlil Atasi Konflik Rempang
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa penyebab terjadinya konflik di Pulau Rempang karena adanya komunikasi yang kurang baik kepada warga setempat. Oleh karena itu, Kepala Negara bakal mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk mengatasi persoalan di Pulau Rempang.
Menurut Jokowi, warga Pulau Rempang yang terkena relokasi akan diberikan penggantian lahan oleh Pemerintah. Luas lahan yang diberikan sebagai pengganti sekitar 500 meter persegi dan sudah termasuk bangunan rumah tinggal tipe 45.
"Saya kira nanti, mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana, akan memberikan penjelasan mengenai ini," kata Presiden Jokowi, kepada awak media di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa 12 September 2023.
Jokowi mengatakan, apabila proses sosialisasi berjalan dengan baik, maka kericuhan di Pulau Rempang itu tak perlu terjadi. Dia meyakini apabila dijelaskan dan disosialisasikan secara baik, pasti warga akan menerima rencana pengembangan kawasan Rempang tersebut.
"Itu masalah komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara diberikan solusi karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45,"kata Jokowi
Sebagaimana diketahui, Massa aksi unjuk rasa menolak penggusuran warga di kawasan Rempang Batam berakhir ricuh. Aksi massa pecah di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin, 11 September 2023.
Dalam aksinya mereka menolak pengembangan Kawasan Rempang Batam karena berakibat pada penggusuran warga adat setempat.
Kondisi di lokasi kejadian, warga peserta aksi unjuk rasa yang awalnya melakukan aksi dengan damai, tiba-tiba ricuh dengan menghancurkan pagar.
Tidak hanya itu, lemparan batu, kayu, hingga bom molotov dilemparkan warga ke arah halaman kantor BP Batam.Gas air mata dan water canon juga sudah ditembakkan ke arah kerumunan aksi unjuk rasa oleh petugas. Dari pantauan, beberapa petugas dan karyawan BP Batam ada yang terluka akibat terkena lemparan batu.
