Mahfud MD Sebut Mentan SYL Sudah Tersangka, Sahroni: Sejak Kapan Menko Jadi Jubir KPK?
- Antara
Jakarta - Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengkritik, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengatakan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah jadi tersangka di KPK terkait dugaan kasus korupsi.
Sahroni mengatakan bahwa dirinya terkejut atas ucapan Mahfud tersebut. Sebab KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi terkahir status Syahrul dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
"Saya agak kaget ya kalau Pak Mahfud tiba-tiba jadi jubir KPK. Sedangkan sebenarnya kan KPK yang harus jawab resmi," kata Sahroni di NasDem Tower Rabu, 4 Oktober 2023.
Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni
- DPR RI
Adapun dugaan kasus korupsi di Kementan saat ini sudah naik ke tingkat penyidikan. Namun, hingga saat ini KPK belum mengumumkan sosok dari tersangka dalam kasus tersebut, walaupun KPK sudah melakukan pengeledahan di rumah dinas Syahrul hingga kantornya.
"Tapi kan selama ini KPK belum memberikan statement resmi apakah yang bersangkutan tersangka atau tidak. Kan biasanya KPK kalau mau umumin resmi kan orangnya langsung ditahan biasanya, tapi ini kan belum," ujarnya.
"Kaget kalau Pak Mahfud mengomentari hal demikian bahwa sudah tersangka, sejak kapan menko jadi jubir KPK?" tambahnya.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo Diperiksa KPK
- VIVA/M Ali Wafa
Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa Menteri Pertanian,Syahrul Yasin Limpo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh penyidik KPK.
“Bahwa dia sudah tersangka? Ya saya sudah dapat informasinya. Malah sejak kalau eksposenya itu kan sudah lama kalau tersangka, tapi resminya sebagai tersangkanya itu ya sudah dikeluarkanlah,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 4 Oktober 2023.
Namun, Mahfud tidak mengetahui kapan pastinya Syahrul Limpo dijadikan tersangka kasus korupsi oleh KPK. Sebaiknya, kata dia, ditanyakan kepada KPK yang menangani perkara tersebut. “Ya nanti tanya ke sana aja (KPK),” ujarnya.
