Bamsoet Soroti Penyebab Fenomena Umrah Backpacker, Singgung Biaya Mahal
- TV Parlemen
Jakarta - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mengkaji maraknya fenomena berangkat ibadah umrah secara mandiri atau backpacker. Bamsoet curiga ini lantaran masalah biaya jika melalui penyelenggara perjalanan.
"Tentu adanya beberapa kemungkinan, diantaranya tingginya biaya umrah lewat penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU)," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Februari 2024.
Ilustrasi jemaah umrah.
- VIVA.co.id/ Eko Priliawito
Politikus Golkar itu mengatakan, pengkajian ini dapat melalui Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU). Apalagi, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menyatakan bahwa perjalanan umrah harus melalui PPIU.
"Diketahui belum ada regulasi yang secara khusus mengatur soal itu," kata Bamsoet.
Bamsoet juga mendorong Ditjen PHU Kemenag untuk segera menyusun peraturan pemerintah (PP), yang akan menjadi dasar pelarangan ibadah umrah secara mandiri.
Pemerintah juga nantinya harus menjelaskan pentingnya aturan itu, antara lain jika melaksanakan umrah secara mandiri, tidak ada jaminan keselamatan bagi jemaah di Tanah Suci, khususnya bagi jemaah yang belum pernah ada pengalaman ke Arab Saudi.
Selain itu, Bamsoet juga meminta Kemenag untuk mengusut siapa yang memberikan perizinan umrah secara mandiri atau backpacker. Menurutnya, hal itu penting agar tidak menjadi pelanggaran prosedur yang sudah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
Jemaah umrah. Foto ilustrasi.
- VIVAnews/Muhamad Solihin
"Kami mendorong pemerintah untuk mengimbau seluruh pihak, utamanya bagi jemaah, bahwasanya kebijakan visa Arab Saudi yang membolehkan visa turis untuk umrah, cenderung bertentangan dengan regulasi di Indonesia," kata Bamsoet.
Bamsoet berharap kesadaran masyarakat tentang kepastian perjalanan, yakni proses umrah wajib diberangkatkan oleh PPIU, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan adanya korban-korban lain yang terabaikan, karena tergiur dengan harga murah dan tidak terjamin keamanannya.
JK Titip ke Bamsoet Minta Aturan Ambang Batas Parlemen Dievaluasi
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK meminta agar aturan terkait ambang batas parlemen dan juga ambang batas capres-cawapres
