- Antara
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pemberian grasi terhadap terpidana narkoba mengindikasikan ada mafia di lingkaran istana. Menanggapi tudingan ini, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengaku terhina. Dia meminta Mahfud membuktikan ucapannya.
"Saya sangat berkeberatan dan terhina dengan kata-kata Sdr. Mahfud yang menuduh mafia narkoba sudah masuk ke lingkaran istana. Itu suatu tuduhan yang amat keji, dan mencemarkan nama lembaga kepresidenan," ujar Sudi dalam keterangan persnya, Jumat.
Sudi menegaskan, pemberian grasi Ola sudah melalui proses yang sistemik sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, sebelum proses itu sampai ke presiden, dia juga ikut memastikan bahwa semua proses sudah dilalui.
"Serta saya lakukan penelitian yang seksama. Untuk memastikan bahwa semua pihak telah memberikan rekomendasi dan pertimbangannya," tuturnya.
Bahkan untuk permohonan grasi kasus-kasus tertentu, kata Sudi, Presiden sering memimpin rapat yang dihadiri para menteri dan pejabat terkait sebelum keputusan diambil.
"Saya meminta Ketua MK bisa menjelaskan kepada saya, dan kalau perlu juga kepada Presiden, atas tuduhan itu. Saya berharap juga disertai dengan bukti-bukti dan keterangan lain yang mendukungnya," tegas Sudi.
Jika memang benar terbukti adanya penyimpangan apalagi dianggap di bawah pengaruh narkoba dalam pemberian grasi untuk Ola, Sudi beserta jajaran di lingkaran istana siap menerima sanksi.
"Sebaliknya, jika Sdr. Mahfud tidak bisa menjelaskan dan membuktikan tuduhannya, secara ksatria tentu harus menerima sanksi yang sama," ucapnya.
Mahfud menduga ada mafia narkoba masuk dalam proses pemberian grasi untuk Ola karena selama ini Presiden selalu cermat. "Presiden yang dalam banyak hal selalu cermat, sekarang terasa kecolongan," kata Mahfud kepada wartawan di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jumat 9 November 2012.
Mahfud pun menyinggung soal mafia dimaksud dan bagaimana mereka bekerja. Keberadaan mafia, imbuhnya, kerap tak tampak. Mereka biasanya bergerilya ke penjara dan pejabat-pejabat terkait serta penegak hukum sehingga memiliki jaringan yang kuat. "Mereka membuat perlindungan secara diam-diam melalui hubungan pertemanan, penyuapan," katanya. (umi)
Pemprov DKI Siapkan 5 Juta Blanko e-KTP untuk Pemilih Pemula di Pilkada 2024
Ketersediaan blanko e-KTP beberapa bulan sebelum pencoblosan Pilkada 2024 bisa meminimalisasi penggunaan suket pemilih.
