- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Ratusan aktivis Front Pembela Islam (FPI) Sumatera Utara merusak pintu gerbang Kantor Konsulat Jendral (Konjen) Amerika Serikat (AS) di Jalan MT Haryono, Medan, Jumat 23 November 2012.
Aksi kekerasan ini disebabkan oleh tidak adanya perwakilan Konjen AS yang mau berkomunikasi dengan massa.
Sejam sebelumnya, massa bersemangat berorasi di depan kantor Konjen AS untuk mengecam serangan Israel ke negara Palestina. Hampir 1 (satu) jam berorasi, pihak konjen tidak kunjung keluar sehingga memicu emosi massa.
"Kami ingin perwakilan konjen AS keluar untuk menerima pernyataan kami, bila tidak kami yang terobos masuk," kata salah seorang orasi.
Setelah itu massa mencoba memaksa masuk ke dalam konsulat. Para pendemo merusak kawat besi yang telah dipasang pihak kepolisian di depan kantor tersebut. Namun, upaya tersebut gagal karena puluhan polisi yang telah melakukan penjagaan yang ketat di depan pagar pintu depan.
Sebagian para pengunjuk rasa menuju pintu gerbang samping kantor yang tidak dijaga polisi dan tidak dipasang kawat besi. Mereka mendobrak pintu besi yang hanya dijaga beberapa security kantor dan berhasil merusak pintu tersebut.
Tiba-tiba, sambil membawa kayu, massa FPI yang berhasil masuk itu mengejar seorang penjaga keamanan. Untungnya security yang dikejar-kejar itu berhasil menyelamatkan diri dari amukan massa.
Setelah itu pendemo yang diketuai oleh Ust M Dahrul Yusuf tetap bertahan di halaman kantor konjen untuk meminta perwakilan Konjen AS keluar. Akhirnya massa kembali keluar setelah seorang perwakilan pengunjuk rasa mengajak untuk keluar.
Massa akhirnya membubarkan diri setelah perwakilan pendemo berjumpa dengan kepala security, setelah berdiskusi, massa pun langsung membubarkan diri dan berjanji akan datang kembali bila tuntutan mereka dipenuhi.
Abah Anton Ngaku Tak Kapok Maju Pilkada Kota Malang: Ulama Milih Kita untuk Lakukan Perubahan
Mochamad Anton alias Abah Anton yang merupakan eks Wali Kota Malang periode 2013-2018. Ia pernah jadi terpidana korupsi yang ditangani KPK.
