VIVAnews – Komisi bidang pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin 20 Oktober 2008, dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat tentang RUU Keistimewaan Yogyakarta dengan paguyuban lurah dan perangkat desa Daerah Istimewa Yogyakarta.
Perwakilan Paguyuban Ing Sedya Memetri Asline Yogyakarta, Mulyadi, mengatakan, lurah dan perangkat desa mendukung posisi Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak dipisahkan dari jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mulyadi meminta pemerintah pusat tetap mempertahankan tradisi jabatan. Misalnya, jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X habis, katanya, selanjutnya diganti penerus yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono XI. “Dari dulu sudah begitu. Kami setuju,” Mulyadi.
Menanggapi isu Sri Sultan akan direkomendasikan Partai Golongan Karya menjadi calon presiden 2009, Mulyadi tidak setuju. Sebab, apabila Sri Sultan kalah, hal itu akan memalukan bagi rakyat Yogyakarta. “Kurang cocok rasanya. Kalau kalah malu, harga diri seorang sultan gimana,” katanya. “Calon presiden lain juga banyak.”
Rencananya, rapat dengan pendapat dimulai pukul 10.00 WIB. Hingga pukul 11.00 WIB, belum ada tanda-tanda rapat digelar. Tapi, sedikitnya sembilan lurah dari sejumlah paguyuban sudah siap-siap mengikuti rapat itu.
Pemprov DKI Siapkan 5 Juta Blanko e-KTP untuk Pemilih Pemula di Pilkada 2024
Ketersediaan blanko e-KTP beberapa bulan sebelum pencoblosan Pilkada 2024 bisa meminimalisasi penggunaan suket pemilih.
