Sumber :
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVAnews -Calon Kapolri Komisaris Jenderal Sutarman mengakui sebagai pejabat di kepolisian kerap ditawari hadiah ataupun pemberian lainnya terkait jabatan. Hanya saja, tawaran pemberian itu selalu ditolaknya.
"Saya pernah marah karena ada orang yang memberi uang. Saya kembalikan kembali uang itu," kata Sutarman menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR yang bertamu di kediamannya di Tangerang Selatan, Banten, Rabu 9 Oktober 2013.
Aboebakar Al Habsy, anggota Komisi III dari Fraksi PKS, menanyakan bagaimana Sutarman mampu menolak berbagai pemberian.
"Pemberian menjadi rahasia umum bagi pejabat. Meski ini sudah dilarang dan masuk dalam tindak pidana korupsi," kata Aboe.
Sutarman mengakui pernah ditawari pemberian dengan banyak modus. Dia kembali menegaskan selalu menolak pemberian itu bahkan sejak sebelum UU Tipikor diberlakukan.
"Ada yang anter uang lewat anggota. Saya suruh kembalikan dan saya beritahu dia. Ini tidak benar," ungkapnya.
Namun, Sutaraman tidak menjelaskan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi.
Bila terpilih menjadi Kapolri, Sutarman berjanji akan membersihkan lembaganya dari korupsi dan gratifikasi.
"Saya sudah melakukan berbagai penolakan pemberian sebelum UU Tipikor ada. Saya sudah mencoba dari diri saya dan akan saya terapkan di lembaga kepolisan ke depan," dia menambahkan.
Jendral bintang tiga yang mengaku anak petani miskin dari Sukoharjo, Jawa Tengah ini mengaku sudah hidup susah sejak lama. "Saya waktu sekolah sudah harus cari uang. Sekarang saya jadi polisi saya ingin memperbaiki citra polisi untuk menjadi bersih," katanya.
Jelang jelang uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri yang dijadwalkan 17 Oktober mendatang, hari ini Komisi III melakukan verifikasi ke rumah Sutarman. 18 politisi dari 9 fraksi di DPR berdialog santai dengan Jendaral bintang tiga ini bersama keluarganya.
Wakil Ketua komisi III, Tjatur Sapto Edy, mengatakan verifikasi di kediaman Sutarman ini baru tahap pertama. Selanjutnya Komisi III akan membuat iklan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat melalui media cetak mulai besok. Selain itu Komisi III masih menunggu hasil audit dari PPATK dan masukan dari Kompolnas.
"Finalnya 17 Oktober nanti. Kita terima atau tidak beliau menjadi Kapolri menggantikan pak Timur Pradopo," kata Tjatur.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Wakil Ketua komisi III, Tjatur Sapto Edy, mengatakan verifikasi di kediaman Sutarman ini baru tahap pertama. Selanjutnya Komisi III akan membuat iklan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat melalui media cetak mulai besok. Selain itu Komisi III masih menunggu hasil audit dari PPATK dan masukan dari Kompolnas.
